Pengenaan Cukai Plastik & Minuman Berpemanis Berpotensi Molor ke 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan implementasi cukai produk plastik sekali pakai dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masih sedang dikaji. Hal itu dikarenakan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri yang belum sepenuhnya pulih.

"Kalau pertumbuhan ekonomi jelas lebih baik, tapi kita melihat detail industri, kemudian masalah tenaga kerja yang tentunya masukan itu menjadi masukan yang komprehensif," kata Askolani dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Askolani mengakui bahwa ekstensifikasi cukai atau perluasan objek cukai menjadi salah satu langkah yang sedang dikembangkan. Untuk pelaksanaannya, sedang dilakukan kajian bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan agar implementasinya betul-betul efektif.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan cukai plastik dan minuman berpemanis diterapkan di 2023, Askolani tidak menutup kemungkinan. Di sisi lain, ada juga alternatif untuk kebijakan itu baru diterapkan di 2024.

"Kemungkinan besar, kemungkinan ya, kita lihat sampai semester II-2023. Kita lihat dulu, maksudnya lihat evaluasinya dulu. Kalau pun belum, tentunya mungkin kita bisa siapkan awal 2024," ucapnya.

Askolani menyebut penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 sudah akan dimulai sekitar Mei 2023. Dengan begitu kebijakannya bisa lebih diperhitungkan dengan matang.

"2024 kan kita tahu penyusunan KEM-PPKF sudah kita mulai dari sekarang sehingga kebijakan waktunya sudah kita perhitungkan dengan matang langkah-langkahnya. Bisa juga itu alternatifnya ya, kan nggak jauh beda," ucap Askolani.

Apakah molornya aturan ini karena ada tekanan? Jawaban Askolani ada di halaman berikutnya