.webp)
Macet menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan pemerintah namun belum berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota.
Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Agung Rahardjo mencontohkan sejumlah program yang telah dijalankan, seperti 3 in 1 hingga ganjil genap.
"Dilakukan lagi 3 in 1, banyak efek negatif dan tetap terjadi kemacetan, dan sekarang dilakukan lagi kebijakan ganjil genap, tetap saja macet," katanya dalam acara Kampanye Jalan Hijau 2023 yang disiarkan di YouTube BPTJ, Rabu (15/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Solusi lainnya adalah lewat kebijakan one way yang pada akhirnya tak berhasil mengurai kemacetan. Selain di Jakarta, kebijakan satu arah juga dilakukan di kota-kota lain.
"Kemudian kebijakan satu arah, setelah sekian lama macet. Banyak kegiatan satu arah dilakukan di beberapa kota, baik di Jakarta maupun Jabodetabek, tapi masih terjadi kemacetan.
Pemerintah juga menerapkan aturan pembatasan jalan bagi kendaraan besar di jalan tol. Kendaraan besar dibatasi lalu lintasnya di jalan tol dengan harapan mengurai kepadatan.
Apa Kabar ERP?
Baru-baru ini terdengar lagi soal kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP). Meskipun Pemprov DKI Jakarta menyebut belum akan menerapkan ERP dalam waktu dekat.
"Kalau bapak dengar sekarang ini di Jakarta akan dilakukan suatu solusi kemacetan, tentu mendengar apa itu ERP. Itu salah satu solusi terakhir," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi menekankan perbaikan sistem transportasi umum, misalnya memberikan kemudahan akses.
"Kemacetan di Jakarta sehebat apapun menciptakan sistem transportasi dengan baik, tanpa didukung sistem transportasi yang baik di sekitarnya, kemacetan akan tetap terjadi," jelasnya.
Hasilnya masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian. Oleh karena itu penting untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam mengembangkan kendaraan umum.
(ara/ara)
