.webp)
Komisi XI DPR RI mencecar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata berkaitan dengan automatic adjustment atau pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu anggota Komisi XI DPR RI juga mempertanyakan pemblokiran anggaran untuk bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin. Ia ingin Isa mengklarifikasi hal tersebut, mengingat berkaitan dengan pemblokiran bansos dikeluhkan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
"Walaupun kemudian ditepis oleh Kemenkeu terkait dengan pemblokiran ini, dan kemarin Kemenkeu bilang tidak termasuk bansos. Tetapi justru ini menimbulkan pertanyaan kenapa antar kementerian ini bisa tiba-tiba berbeda suara terkait dengan persoalan pemblokiran anggaran ini," ungkapnya saat rapat dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu di Gedung DPR RI, Rabu (15/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puteri juga meminta Isa memberikan rincian apa saja sebenarnya dana yang diblokir untuk Kementerian Sosial jika tidak termasuk untuk bansos. Selain itu, ia meminta rincian kriteria anggaran yang akhirnya diblokir oleh Kementerian Keuangan.
"Kriteria seperti apa saja, untuk sebuah anggaran bisa akhirnya diblokir. Sudah berapa besar anggaran kementerian/lembaga telah diblokir oleh Kemenkeu saat ini," lanjutnya.
Selain itu, berkaitan dengan pemblokiran anggaran K/L ini juga diprotes oleh beberapa anggota Komisi XI lainnya. Seperti anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy yang mempertanyakan mengapa ada pemblokiran untuk manfaat masyarakat.
"Di Kementerian Sosial ada pemblokiran anggaran. Ini penerimaan manfaat, kacau kalau begini. Ini salah satu, belum lagi yang mengeluhkan dari beberapa kementerian/lembaga. Yang salah ini kementerian/lembaga yang jumlahnya puluhan atau dari Kemenkeu yang salah hitung," ungkapnya.
Vera pun meminta bagaimana transisi dari pemblokiran anggaran yang sudah dua tahun dilakukan. Ia mempertanyakan juga mengapa hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari.
"Tolong dijelaskan tradisi automatic adjustment sudah tiap tahun dijalankan oleh Kemenkeu dengan alasan efisiensi saja. Sementara sudah merencanakan jauh-jauh. Sehingga pemerintahan Jokowi bisa tidak berjalan, kalau terus dilakukan seperti ini berulang kali," bebernya.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan... Cek halaman berikutnya.
Penjelasan Dirjen Anggaran
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menegaskan dalam rapat bahwa automatic adjustment itu bukan pemotongan anggaran. Ia menjelaskan bahwa uang itu untuk mengantisipasi kondisi yang tidak menentu pada 2023.
"Bukan pemotongan anggaran, bukan refocusing seperti yang terjadi di 2020-2021. Ini adalah acara untuk kita mengantisipasi kondisi yang tidak menentu, caranya adalah dengan meminta semua K/L untuk menahan diri memprioritaskan belanja pada yang benar-benar penting itu didahulukan, seperti yang tidak atau belum penting jangan dipaksakan dikeluarkan untuk awal-awal," jelasnya.
Isa juga menjelaskan, proses untuk awal persetujuan pemblokiran anggaran K/L, bahwa dari pihak K/L diundang untuk memilih mana kegiatan yang sekiranya tidak penting atau bisa ditahan terlebih dahulu. Ia mengatakan pemilihan kegiatan yang ditahan itu atas pilihan dari K/L itu sendiri.
"Yang mereka nilai less priority untuk sementara kita blokir agar tidak dibelanjakan di awal tahun untuk punya dua fungsi. Pertama membuat masing-masing K/L punya ketahanan kalau terpaksa harus melakukan perubahan. Kedua, untuk melatih K/L membuat prioritas kegiatan. Tapi anggaran mereka tidak kita potong. Kita hanya melatih mereka untuk betul-betul memilih yang prioritas," tutupnya.
