Komisi VIII DPR RI mengajukan usulan jumlah makan jemaah haji bertambah sebanyak 4 kali. Sehingga dari total 40 kali makan menjadi 44 kali makan. Hal ini mendapat respon positif dari pemerintah.
Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, sebelumnya konsumsi jelang masa puncak haji Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) justru sempat diusulkan untuk ditiadakan.
Berbagai alasan pun melatarbelakangi usulan ini, salah satunya menyangkut keadaan kota Makkah yang mulai diblokir dan tidak bisa dilewati saat momentum tersebut. Sehingga terjadi kendala operasional.
"Tetapi di saat itu juga, jemaah sedang proses berpindah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kami mendapati jamaah di tempat-tempat di Arafah itu dalam keadaan sakit karena tidak bisa memenuhi gizi karena makan tidak disediakan. Makan menjelang Armuzna itu akibat ketidakmampuan pengantaran," katanya, dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI, Rabu (15/2/2023).
Bahkan, kondisi ini sempat membuat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dalam 2 hari hanya mengkonsumsi mie instan lantaran keterbatasan akses tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak jemaah sakit ketika sampai di Padang Arafah.
"Dua hari Pak Dirjen makan indomie. Pop Mie, Indomie, yang lebih mudah itu yang dimakan oleh jemaah kita. Pada akhirnya sakit bahkan mencret ketika sampai Arafah. Oleh karena itu kita putuskan, harus dikembalikan ada makan. Bagaimana cara mengantar itu, terserah," ujarnya.
Oleh karena itu, diusulkan lah untuk menambah jumlah konsumsi. Dari yang sebelumnya jemaah makan sebanyak 40 kali, diusulkan untuk bertambah 4 kali menjadi total 44 kali.
"Karena itu dari semula makan hanya 40 kali, kami meminta tambah 2 kali dalam 1 hari. Kita butuh 2 hari. Maka kami minta supaya dimasukkan makan ini 44 kali, tidak 40 kali," tambahnya.
Di sisi lain, dirinya mengakui kalau menambah porsi 4 kali makan akan berakibat besar bagi biaya haji. Namun demikian, menurutnya pelayanan terhadap jamaah tetap perkara penting.
Menanggapi perihal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan perihal usulan tersebut.
"Desain kami awalnya memang kita menghilangkan itu, karena isu berkembang lebih ke kemampuan distribusi catering yang menjadi mitra. Karena pada tanggal-tanggal tersebut akan ada proses 2,5 juta orang lebih akan berkumpul di Makkah dan jalan ditutup," katanya.
Akan tetapi dengan beberapa pertimbangan tadi, Hilman menyatakan, konsumsi akan ditambah sebanyak 4 kali untuk para jamaah haji.
"Kami sampaikan bahwa biaya konsumsi yang 17,50 real itu akan ditambah layanannya bagi jamaah sebanyak 4x," ucapnya.
(das/das)