DPR: Penyerapan Anggaran Rendah, Pembangunan Tertunda

Jakarta - Penyerapan anggaran dalam APBN 2006 yang rendah menyebabkan program-program pembangunan yang sudah direncanakan, terutama pembangunan infrastruktur, tertunda. Padahal pembangunan itu diperlukan untuk mendukung peningkatan investasi.Demikian disampaikan Ketua DPR Agung Laksono dalam pidato pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2006/2007 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2006)."Memasuki masa persidangan pertama, fokus kegiatan dewan adalah melanjutkan pembahasan atas APBN Perubahan tahun 2006. Dewan dan pemerintah sepakat untuk merevisi APBN yang berjalan karena terjadi defisit anggaran," jelas Agung.Agung menyampaikan defisit APBN 2006 diperkirakan mencapai Rp 37,63 triliun atau sekitar 1,2 persen PDB. Padahal perkiraan semula defisit sebesar 0,7 persen PDB.Beberapa hal yang menyebabkan defisit membengkak adalah besarnya anggaran untuk penanggulangan berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini.Selain itu, APBN juga harus menampung kenaikan anggaran pendidikan, kesehatan khususnya penanggulangan gizi buruk dan berbagai penyakit. Juga bertambahnya subsidi PLN karena tidak adanya kenaikan tarif listrik.Beban lainnya adalah peningkatan bantuan langsung tunai (BLT) karena bertambahnya data masyarakat miskin dan adanya peningkatan subsidi pupuk.Agung menambahkan, perubahan APBN 2006 akan berpengaruh terhadap asumsi makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun menjadi 5,8 persen. Perubahan nilai tukar rupiah menjadi Rp 9.300 per dolar AS. Asumsi harga minyak mentah menjadi US$ 64 per barel. Terjadinya penyesuaian tingkat suku bunga SBI, perubahan tingkat produksi minyak menjadi 1,050 juta barel per hari dan asumsi tingkat inflasi 8 persen."Dewan mengharapkan dalam pembahasan revisi asumsi tersebut pemerintah hendaknya tetap berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggairahkan iklim investasi jangka panjang, sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran," jelas Agung.Untuk itu, DPR meminta pemerintah untuk menjalankan tugasnya menciptakan citra Indonesia sebagai negara yang aman dan nyaman untuk sumber investasi."Pemerintah juga diminta memperbaiki iklim investasi, terutama stabilitas ekonomi dan kepastian hukum," ujarnya. (qom/)