.webp)
"Hari ini Kemendag bersama Satgas Pangan Daerah dan Disperindag setempat melakukan pemantauan pendistribusian MINYAKITA di Yogyakarta. Berdasarkan pantauan, diketahui pasokan MINYAKITA di Pasar Beringharjo aman dan tercukupi. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir apalagi sampai melakukan panic buying," tegas Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).
Pendistribusian ini merupakan upaya pelaku usaha untuk menambah pasokan MINYAKITA di Provinsi Yogyakarta, baik dari penyaluran stok yang ditemukan di gudang Marunda, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu, maupun tambahan pasokan dari beberapa produsen lainnya.
Pendistribusian ini juga merealisasikan penambahan pasokan Domestic Market Obligation (DMO) miliknya. Diharapkan dapat memenuhi ketersediaan MINYAKITA di tengah masyarakat, dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Syailendra menegaskan para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan MINYAKITA untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat.
"Para pelaku usaha harus menaati peraturan perundang-undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan dengan merek MINYAKITA tidak boleh dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/liter," ujar Syailendra.
Syailendra menambahkan saat ini pemerintah mengutamakan penjualan MINYAKITA melalui pasar rakyat. Tujuannya, agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh MINYAKITA dengan harga terjangkau dan tepat sasaran.
"MINYAKITA akan terus diproduksi. Pemerintah juga telah menambah pasokan DMO sehingga harapannya pasokan MINYAKITA kembali normal dan sesuai HET, serta semakin terjangkau oleh masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggrijono menambahkan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan (MINYAKITA) harus memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.
"Penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun kemasan merek MINYAKITA yang diperdagangkan secara langsung maupun melalui sistem elektronik yang terjadi akan dilanjutkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)," ucap Veri. (fhs/ega)
