Pidato di DPD, SBY Tetap Pakai Data Kemiskinan Kadaluarsa

Jakarta - Meski menuai kritikan karena dianggap basi, Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) akan tetap menggunakan data kemiskinan tahun 2004 dalam pidatonya di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rabu, 23 Agustus besok.Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut telah menuai kritikan karena dinilai tidak aktual. "Tidak ada perubahan data dengan yang pernah disampaikan ke DPR. Data kemarin kan resmi yang diambil dari BPS. Data itu tidak diutak-atik pemerintah," kata Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan yang mencegatnya di Kantor Presiden, Jakarta (22/8/2006). Yusril menambahkan, pemerintah masih menggunakan data kemiskinan 2004 karena angka untuk 2005 baru akan diumumkan BPS pada September mendatang. Hingga kini data 2005 tersebut masih dalam proses penyusunan dan hingga saat itu Pemerintah belum bisa mendapatkannnya. Meski data BPS yang disampaikan Bappenas dan Depkeu RI itu sama sekali tidak diubah, tetapi dalam proses penyusunannya menjadi bahan pidato resmi Presiden tetap diskusikan dengan menteri-menteri teknis terkait. Sementara finalisasi draft dilakukan langsung oleh Presiden. "Jadi sekarang Presiden sedang finalisasi draft terakhir, kemudian dibahas lagi dalam ratas bersama menteri-menteri terkait. Besok disampaikan ke Sidang Paripurna DPD dalam bentuk keterangan Pemerintah," jelas Yusril. Menyinggung kecaman terhadap data yang dinilai tidak aktual itu, Yusril berkilah bahwa hal itu tergantung subyektifitas orang yang mengolah, menafsirkan dan menganalisanya. Data tahunan yang digunakan Pemerintah itu sendiri bersifat obyektif. "Kalau orang menyalahkankan, ya tergantung pada kepentingannya. Kalau senang dengan kenaikan, ya dibilang data BPS bagus. Begitu pula sebaliknya. Jadi masalahnya adalah subyektifitas dan obyektifitas. Persoalan yang sangat sederhana," ujarnya kalem. Ketua Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (Bapekki) Anggito Abimanyu sebelumnya mengakui bahwa data kemiskinan yang disampaikan Presiden SBY bukan data terbaru.Angka kemiskinan yang dibeberkan SBY di depan DPR menggambarkan penurunan dari 23,4 persen pada 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005.Padahal menurut sejumlah ekonom seperti Fadhil Hassan, Dradjad Wibowo, Iman Sugema, Aviliani dan Hendri Saparini menegaskan, ada data terbaru kemiskinan yang semestinya digunakan.Para ekonom menyebutkan, angka kemiskinan justru mengalami kenaikan, yaitu 16 persen per Februari 2005 menjadi 18,7 persen per Juli 2005 sampai 22 persen per Maret 2006. (qom/)