DPD Minta Belanja Daerah Dalam APBN 2007 Naik

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta alokasi belanja daerah dalam APBN 2007 ditingkatkan untuk membangun kepemerintahan yang baik di daerah.Untuk itu DPD meminta belanja pemerintah pusat yang berkaitan dengan kegiatan yang sudah diserahkan ke daerah dalam rangka otonomi daerah harus dikembalikan ke daerah. Baik dalam dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU).Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita pada Sidang Paripurna Khusus DPD di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2006).Kekayaan sumber alam diakui telah digunakan untuk pendapatan daerah dalam dana bagi hasil sumber alam, tetapi ketersediaan sumber alam tidak berada di semua daerah.DPD melihat dana bagi hasil ini menimbulkan keuntungan yang banyak bagi daerah penghasil. Namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan pendapatan yang besar antara daerah penghasil dan daerah lainnya."Oleh karenanya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan tidak memiliki DAU yang cukup, memerlukan dukungan yang lebih besar untuk dapat bangun dari kemiskinan. Ketertinggalan ini merupakan tanggung jawab penting dari pemerintah pusat," kata Ginandjar.Sementara dalam APBN 2007 disebutkan alokasi belanja daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat daerah sebesar Rp 250,5 triliun atau naik 13,8 persen dibanding tahun 2006.Untuk DAU direncanakan sebesar Rp 163,7 triliun atau naik 12,4 persen dari DAU 2006. Sedangkan DAK 2007 sebesar Rp 14,4 triliun atau naik 24,1 persen dari DAK 2006. Alokasi dana otonomi khusus direncanakan Rp 6,7 triliun.Ginandjar memaparkan, berdasarkan hasil pengamatan DPD ke daerah kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah dirasakan belum berhasil membangkitkan ekonomi di sektor rill.Akibatnya kemiskinan dan pengangguran masih belum menunjukkan tanda-tanda teratasi dan kerawanan sosial masih terus berlangsung.Pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh peningkatan konsumsi dan belum ada investasi baru yang masuk.Oleh karena itu DPD berharap kebijakan ekonomi makro terutama kebijakan fiskal perlu dikaitkan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan antardaerah, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga regional.DPD meminta perhatian pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi daerah perbatasan dan provinsi kepulauan. (ir/)