.webp)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tentang pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dalam peningkatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendukung program di sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini BRI mendukung program KKP, yakni Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju.
"Kami akan terus mendukung program pemerintah, terutama untuk sektor-sektor yang belum bankable, BRI memfasilitasinya melalui program link UMKM BRI. Terkait kerja sama ini, manfaat layanan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha eksportir produk kelautan dan perikanan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulisnya Rabu (08/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, total KUR sektor kelautan perikanan tahun lalu pemerintah mencapai Rp 9,9 triliun, di mana Rp 7,2 triliun di antaranya disalurkan oleh BRI dengan jumlah nasabah mencapai 199.224.
BRI juga memperkenalkan Pasar Rakyat Indonesia (PARI) yang merupakan kolaborasi dengan ekosistem digital. PARI merupakan aplikasi digital marketplace khusus komoditas pangan. Saat ini, sudah terdapat 18.000 petambak, petani, dan peternak di aplikasi PARI.
Sunarso menambahkan, unit kerja BRI yang tersebar hingga pelosok desa, dapat dimanfaatkan KKP untuk menjangkau kebijakan yang menyentuh hingga pelosok. Apalagi lebih dari 84 persen portofolio BRI berasal dari UMKM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir.
Sementara itu, bagi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ber-payroll di BRI, dapat menikmati fasilitas BRIguna Digital, yakni pinjaman pegawai dengan suku bunga khusus, cair kurang dari 15 menit, tidak perlu datang ke Unit Kerja BRI, dan tanpa jaminan SK Pegawai. Hal ini diharapkan dapat menambah kesejahteraan pegawai di mana layanan tersebut dapat diakses melalui BRImo.
Sebagai Informasi, Penandatanganan tersebut dilakukan Sunarso dan Menteri Kelautan & Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Perwakilan BPOM, dan jajaran pejabat lainnya.
(prf/ega)
