Airlangga Ungkap Jurus Pemerintah Cegah Korupsi buat Pemerataan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penyelenggaraan pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Airlangga mengungkap berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam acara penandatanganan 'Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024' di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/3/2023).

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Airlangga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20, setelah Arab Saudi. Airlangga menyampaikan probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%.

"Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi," kata Airlangga dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).

Airlangga mengingatkan Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai 10 tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa itu ditegaskan Airlangga perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country. Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Airlangga menjabarkan di tahun 2018 Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari tiga fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, jelas Airlangga, telah dibentuk program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Airlangga menjabarkan Kementerian Koordinator Bidan Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan kementerian/lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).

"INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni logistik, Bea Cukai, pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di kementerian/lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu," jelas Airlangga.

Klik halaman selanjutnya >>>