Airlangga Ungkap Jurus Pemerintah Cegah Korupsi buat Pemerataan Ekonomi

Ia menambahkan output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

"Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," papar Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terang Airlangga, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.

"Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan diharapkan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan," ungkap Airlangga.

Airlangga lantas mengungkapkan terkait balance positif perdagangan Indonesia beberapa waktu ke belakang.

"Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif," sebut Airlangga.

Airlangga pun membahas terkait upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah. Ia menyampaikan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk di dalamnya beras dan beberapa komoditas lain.

"Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Di mana kami dengan arahan Bapak Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampai pada saat sebelum panen harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok," ujar Airlangga.

Airlangga berharap penandatanganan komitmen tersebut menjadi milestone penguatan komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.