.webp)
Pemerintah terus mendorong upaya reformasi birokrasi lewat berbagai efisiensi. Salah satunya yakni dengan mendorong Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pengaplikasian sistem tersebut merupakan perwujudan dari sejumlah amanat Presiden RI Joko Widodo. Pertama yaitu birokrasi berdampak.
"Kontrolnya ada di SP4N-LAPOR!. SP4N-LAPOR!-nya jalan, berbagai laporan ada yang detail atau tidak, tetapi kita akan dorong reformasi birokrasi," kata Anas dalam sambutannya di acara Diseminasi Konsultasi Publik Survei Kepuasan Pengguna SPAN-LAPOR!, di Sheraton Gandari City, Jakarta, Selasa (14/03/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anas pun bercerita, sebelum hadir ke acara, ia bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menyampaikan kepada Anas bahwa reformasi yang paling berat ialah reformasi birokrasi. Pasalnya, reformasi ini berarti merubah diri pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.
"Karena ini mereformasi kita sendiri. Jadi yang tadinya zona nyaman, kemudian harus berubah. Kenapa kalau mudah malah dipersulit dan seterusnya. Ini harapan Pak Presiden, pertama birokrasi berdampak," imbuhnya.
Amanat kedua dari Jokowi ialah birokrasi dapat lebih lincah lewat digital. Dengan begitu, harapannya dampak dari birokrasi itu sendiri bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.
"Kedua, Pak Presiden berharap birokrasi ini bukan tumpukan kertas dan harus lebih lincah. Maka, birokrasi yang lincah ini perlu terus kita dorong agar dampaknya nyata terhadap rakyat. Salah satunya adalah mendorong digitalisasi dan tentu kontrol dari apa yang kita kerjakan, salah satunya bisa didapatkan dari SP4N-LAPOR!," terangnya.
Anas mengatakan, SP4N-LAPOR! sendiri merupakan upaya dari pengembangan dan tata kelola sistem birokrasi berbasis elektronik demi peningkatan partisipasi publik. Upaya ini juga terlihat dari Indonesia yang kini menempati urutan ke-37 dari 193 negara dalam hal penerapan e-goverment dan partisipasi publik pada 2022. Adapun data ini menurut data UN E-Goverment Knowledgebase.
"Kita lihat bagaimana Indonesia dengan jumlah penduduk 258 (juta), indeks e-goverment-nya 0,7 dan indeks partisipasinya 0,7 dan kita ada di ranking 37," kata Anas.
Lebih lanjut Anas menyampaikan, data survei kepuasan pengguna SP4N-LAPOR! 2022 menunjukkan indeks kepuasannya mencapai 73,7%. Namun angka ini sedikit menurun dari 2020 yang mencapai 75,7%. Dalam hal ini, ada sejumlah penyebab penurunan indeks tersebut.
"Ini terkait satu ketidaktepatan admin dalam disposisi pengaduan. Kedua, kecepatan respon dari instansi. Lalu ketiga kemudahan mendapatkan update status laporan, dan seterusnya," kata Anas.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB mengatakan, sektor pelayanan publik menjadi salah satu fokus perbaikan yang tengah dilakukan oleh PANRB. Harapannya, kualitas pelayanan publik akan meningkat dari segi kecepatannya, inovasi, dan hasil dari pelayanan itu sendiri.
"SP4N-LAPOR! sudah terhubung dengan lebih dari 600 kementerian lembaga dan daerah. Ini juga jadi bagian dari aplikasi umum yang sudah ditetapkan Kemen PANRB. Saat ini SP4N-Lapor! telah dikelola oleh beberapa stakeholder yaitu kantor staf presiden, KemenPANRB, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Ombudsman RI," ujarnya.
Adapun sistem ini merupakan buah kerjasama dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP). Kerja sama ini sudah dijalin sejak 2018 silam dan akan berakhir pada tahun ini. Ke depan, pihaknya berencana melanjutkan kerja sama tersebut.
"Kerjasama ini diperpanjang. Korea pintar transformasi reformasi, bagus untuk pelatihan publik. Tentu pengalaman di Korea dan di UNDP ini menjadi teman baik kami untuk segera mengakselerasi SP4N-LAPOR!," kata Anas, saat ditemui selepas acara.
Lihat juga Video 'MenPAN-RB Segera Atur ASN-PPPK Tak Bisa Asal Pindah ke Jawa':
