.webp)
Kementerian Keuangan mencatat realisasi utang melalui penerbitan surat utang sampai Februari 2023 mencapai Rp 186,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 26,84% dari target Rp 696,4 triliun di APBN 2023.
Realisasi utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 186,9 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 9,2 triliun.
"Kita semua tahu APBN 2023 masih didesain defisit dalam hal ini sebesar 2,86% dari GDP. Kalau kita lihat realisasi dari pembiayaan, defisit ini adalah dengan penerbitan surat utang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi pembiayaan utang sampai Februari 2023 tersebut meningkat 101,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sri Mulyani menyebut hal ini mempertimbangkan kondisi pasar pada saat suku bunga belum naik.
"Kita memang melakukan front loaning karena kita tahu bahwa tren dari kenaikan suku bunga akan diantisipasi pada semester II, higher for longer itu seperti yang terjadi di Amerika Serikat sehingga kita mencoba untuk mencari kesempatan pada saat suku bunga belum naik, dilakukan issuance," beber Sri Mulyani.
"Tentu kita terus harus memperhatikan kondisi pasar bonds atau obligasi di dalam negeri dan luar negeri karena dua-duanya akan menentukan timing dari issuance kita," tambahnya.
Sri Mulyani menyebut penerbitan surat utang juga memperhatikan posisi kas pemerintah. Jika penerimaan bagus, maka diharapkan defisit APBN bisa ditekan.
"Kalau penerimaan pajak, bea cukai dan PNBP tetap bagus dan belanja tetap disiplin, kita mungkin bisa berharap defisit tetap terjaga. Ketidakpastian ini harus kita waspadai di bulan-bulan ke depan terutama semester II," ucapnya.
(aid/hns)
