Angka Kemiskinan Jadi Sorotan DPR

Jakarta - Angka kemiskinan yang disampaikan pemerintah menjadi sorotan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi di DPR. Angka itu dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.Dalam pidato nota keuangan 16 Agustus 2006, Presiden SBY mengklaim telah mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005."Dalam pernyataannya, pemerintah belum mengungkapkan data terbaru angka kemiskinan pasca-kenaikan harga BBM sebesar 18,7 persen pada Juli 2005 dan 22 persen pada Maret 2006. Dengan demikian, pemerintah belum berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan," ujar juru bicara FPKS Rama Pratama.Sikap FPKS itu disampaikan dalam pembacaan sikap fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2007 dan nota keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2006)."Ada kenyataan yang ironis, di mana saat pemeringah mengklaim telah menurunkan angka kemiskinan, pada saat yang sama pemerintah minta tambahan anggaran biaya raskin dan BLT dengan alasan adanya penambahan jumlah penduduk miskin," tambah Rama.Penurunan pengangguran yang diklaim pemerintah menjadi 10,4 persen pada tahun 2006 dari 11,2 persen pada November 2005 juga belum layak dijadikan indikator keberhasilan pemerintah.Demikian pula Fraksi PDIP juga menyoroti masalah kemiskinan. Dampak dari kenaikan harga BBM pada Maret dan Oktober masih terasa di seluruh kehidupan masyarakat seperti daya beli yang turun, pengangguran bertambah dan kemiskinan yang meluas."Sementara pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsusi BBM yang dimaksudkan mengurangi keterpurukan sebagian kehidupan masyarakat ternyata belum berjalan secara efektif di lapangan, sehingga terjadi peningkatan angka kemiskinan," ujar juru bicara FPDIP Emir Moeis.Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menambahkan, kenaikan harga BBM justru dibayar mahal dengan naiknya jumlah penduduk miskin. Dalam sebulan 10,5 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia tiba-tiba merasa miskin.Jika menggunakan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) satu keluarga di Indonesia terdiri dari 4 jiwa, maka 18 juta keluarga miskin itu setara 60-70 juta jiwa rakyat miskin atau sekitar 33 persen penduduk Indonesia.Senada dengan FPKS dan FPDIP, mayoritas fraksi juga menyoroti soal angka kemiskinan yang disampaikan oleh Presiden SBY. (qom/)