.webp)
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Gus Irawan menyayangkan cara Menkopolhukam Mahfud MD mengungkap soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Cara itu dinilai tidak tepat dan dicurigai hanya untuk cari panggung.
"Saya pikir Pak Mahfud ini cari panggung, tapi kan sebagai Menko, beliau panggungnya sudah banyak dan luas sekali sebetulnya. Tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja, saya kira beliau mungkin ingin men-trigger beri daya kejut," kata Irawan dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Senin (27/3/2023).
Meski begitu, Irawan mengajak untuk berprasangka baik bahwa tujuan Mahfud mengungkap transaksi tersebut untuk tujuan kebaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebelum ada penjelasan hari ini, masa sih 2009-2023 tidak ada tindak lanjut. Mungkin sebagai ketua komite TPPU lalu kemudian mengambil sikap untuk daya kejut, tapi saya kira sangka baik dan tujuan beliau pasti baik. Saya kira ada manfaatnya sudah di K/L lain sudah ada mentrigger lalu mencopot pejabat yang bersikap hedonis," papar Irawan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai situasi saat ini jadi bola liar. Pasalnya tidak ada klarifikasi yang jelas dari Mahfud maupun PPATK. "Ucapan Pak Mahfud akhirnya orang menafsirkan ada apa di balik ini, ini politis sehingga bahaya dijadikan bola liar," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Didi berharap Sri Mulyani melakukan koordinasi dengan Mahfud agar memberikan pernyataan yang tegas.
"Jadi harus ada koordinasi, kalau tidak dilakukan ini, saya tidak yakin publik akan percaya dengan apa yang ibu menteri panjang lebar sampaikan. Apalagi dengan bahasa yang sangat teknis, harus dipakai bahas yang lebih mengerti," papar Didi.
Sri Mulyani Tahu Transaksi Janggal di Kemenkeu dari Media
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kaget mendengar ada transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu. Pasalnya informasi itu pertama kali diketahui dari media.
"Tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani.
"9 Maret 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III2023 tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand tanggal 9 Maret. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum terima," tambahnya.
Sri Mulyani menjelaskan saat itu pihaknya pertama kali menerima 196 surat berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023. Bendahara Negara itu heran karena tidak ada angka di dalamnya seperti yang ramai di media.
"Kami juga bingung tanggal 9 Maret terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana karena kami tidak bisa berkomentar," bebernya.
Sri Mulyani mengaku selama menjabat baru pertama kali menerima surat dari PPATK berisi kompilasi transaksi dari 2009-2023 tanpa diminta. "Karena biasanya surat-suratan berhubungan kalau ada penyelidikan entitas, jadi tidak pernah melakukan kompilasi keseluruhan apalagi dari 2009-2023. Jadi ini agak di luar pakem memang," imbuhnya.
Baru pada 13 Maret 2023 Kepala PPATK disebut mengirim surat yang terdiri dalam 300 surat dengan total transaksi Rp 349 triliun. Sri Mulyani mengklaim jumlah itu tidak semuanya berhubungan dengan Kementerian Keuangan.
"Di situ ada angka Rp 349 triliun, kami sampaikan angka Rp 349 triliun dari 300 surat yang ada dalam lampiran surat tersebut. Ternyata 300 surat ini yang Rp 349 triliun, 100 surat PPATK ke APH lain, jadi bukan ke kita dengan nilai transaksi Rp 74 triliun itu periode 2009-2023," ucapnya.
(aid/das)
