Emosi Andre Rosiade Tolak Impor KRL Bekas Jepang

Terpopuler Sepekan

Emosi Andre Rosiade Tolak Impor KRL Bekas Jepang

Ilyas Fadilah - detikFinance
Sabtu, 01 Apr 2023 13:16 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade kembali melakukan aksi gebrak meja saat rapat di DPR RI. Kali ini, gebrak meja dilakukan terkait rencana impor KRL bekas Jepang.

Sambil emosi, Andre tegas menolak rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk impor KRL bekas dari Jepang. Gebrak meja sebelumnya juga dilakukan Andre saat rapat dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar menyangkut Meikarta Februari lalu.

Penolakan impor KRL bekas jepang disampaikan langsung di hadapan Plt. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Suryawan, Direktur Utama PT INKA (Persero) Eko Purwanto, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo. Dengan nada tinggi, Andre memperingati kepada ketiga bos besar tersebut, jangan menyebarkan narasi bohong.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jujur pak, jangan berikan informasi yang sesat dan salah kepada masyarakat kalau kita hanya pengen impor. Ini yang ingin saya ungkap pak, bahwa jangan berikan informasi bohong. Bapak yang pengen impor, bapak bilang INKA yang nggak siap," tegas Andre sembari menggebrak meja, di Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (1/4/2023).

Andre mengatakan, dirinya dibanjiri protes dari para netizen pengguna commuter line alias Kereta Rel Listrik (KRL) menyangkut penolakannya terhadap impor KRL. Padahal, menurutnya buntut dari narasi keliru tersebut membuat pihaknya beserta sejumlah jajaran pemerintahan seolah menghalangi KCI melakukan pelayanan publik.

ADVERTISEMENT

Ia pun bercerita, pihaknya sempat mengunjungi pabrik kereta INKA yang berlokasi di Banyuwangi itu pada Desember 2020. Pada kala itu, Direktur Utama INKA sebelumnya, yakni Budi Noviantoro telah mempresentasikan bahwa pabrik tersebut sudah siap beroperasi hanya saja saat itu masih dalam keadaan kosong.

"Pabrik INKA di Banyuwangi itu mampu produksi. Kenapa kosong? Karena memang belum dapat order dari KCI pak. Kalau sudah dapat order, dari KCI yang ditunggu-tunggu, baru mereka bisa produksi. Dan untuk produksi itu 18 bulan selesai. 18 bulan mulai dari beli alat dan suku cadang," terang Andre.

Andre juga mengaku, pihaknya telah mewanti-wanti KCI sejak Januari 2021 untuk memesan kereta kepada PT INKA (Persero) sehingga impor tak perlu dilakukan. Sayangnya, pemesanan tersebut baru dilakukan pada 9 Maret 2023 ini dengan dalih pabrik baru diresmikan. Padahal, pabrik sudah siap sejak 2020 silam.

Akibatnya, INKA baru dapat menyediakan kereta tersebut pada 2025 karena proses produksi 18 bulan tersebut. Karena itulah, menurutnya apabila KCI memesan kereta INKA sejak Januari 2021 tersebut, tahun ini kereta sudah bisa tersedia dan KCI tidak perlu impor.

"Bapak sudah tahu jauh-jauh hari kalau 2023 kereta sudah harus ganti, 2024 sudah ganti. Pertanyaannya kenapa nggak jauh-jauh hari pesan ke INKA. Lalu dijawab ini karena COVID-19. Nggak ada. Berbagai skenario kan bisa dilakukan," katanya.

"Jadi Desember 2020 atau Januari 2021 bapak pesan ke INKA, insyaallah pertengahan Juni 2023 ini sudah selesai. Tapi karena bapak baru pesan, jadi baru selesai 2025. Jadi mari kita luruskan informasi bohong kepada publik," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, penolakan Andre Rosiade terhadap impor kereta telah beberapa kali diutarakannya. Beberapa waktu lalu, ia meminta juga telah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menolak rencana impor kereta bekas produksi 1994 tersebut.

"Saya mohon keberpihakan Kementerian Perdagangan kita tolak itu impor kereta bekas. Masak kita negara G20 lalu kita kasih rakyat kita kereta bekas umur 29 tahun. Ini memalukan kita sebagai bangsa. INKA itu bisa bikin LRT, masa KRL kita gak mampu," kata Andre.

Andre mengatakan itu saat Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Ia menambahkan, PT KAI telah mengajukan permohonan dispensasi impor barang bekas kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 13 September 2022. Permohonan itu lalu diteruskan kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian tanggal 28 September 2022.

Ia juga menyebut, dari awal sudah mendorong agar Kementerian BUMN meminta kepada PT KAI untuk tidak melakukan impor kereta bekas dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dia menyatakan, rencana impor kereta bekas ini tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Kami dari Januari 2021 sudah mengingatkan PT KAI kalau anda butuh pesanlah ke PT INKA. PT INKA itu mampu memproduksi kereta. Tapi ini kan mungkin ada direksi direksi mental irlander, tukang impor. Padahal Presiden Jokowi bilang berulang-ulang kita harus pakai TKDN, kurangi impor. Dan alhamdulilah Kemenperin menolak impor ini. Bahkan Kemenko Marves juga menolak," kata Andre.

Sedikit mundur ke belakang, Andre juga pernah menyampaikan hal serupa pada Januari 2021 silam. Andre meminta impor KRL tersebut disetop dan meminta produk dalam negeri yakni buatan PT INKA diutamakan.

"Saya selaku anggota Komisi VI melihat, bahwa PT INKA sudah berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi, perkeretaapian kelas dunia. Karena selain memenuhi konsumsi dalam negeri, INKA juga sudah berhasil menjual produknya ke Filipina, Bangladesh, Kongo," tutur Andre dalam keterangannya, Kamis (7/1/2021).

Ia menjelaskan dalam pengadaan di tiga negara itu, INKA berhasil mengalahkan berbagai pabrikan kereta api dari berbagai negara. Ini menjadi bukti kehebatan produsen dalam negeri.

"Bahkan China pun bisa dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa INKA ini harganya sangat kompetitif. Dan secara teknologi kereta api produksi INKA saat ini yang bekerja sama dengan Swiss, sudah punya teknologi yang canggih. Sehingga tak ada alasan bagi PT KAI untuk utamakan impor kereta api bekasi dari Jepang," tutur Andre.

Andre kemudian menyampaikan dua sikapnya. Pertama, Ketua DPD Gerindra Sumbar ini mendorong agar Kementerian BUMN meminta kepada KAI untuk melarang impor kereta api bekas. Kedua, mendorong Kementerian Perindustrian untuk konsisten melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 soal TKDN, sehingga laju impor kereta api bekasi bisa dihentikan.

(eds/eds)

Hide Ads