.webp)
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi menerangkan keputusan itu sudah berdasarkan perhitungan neraca produksi dalam negeri.
"Loh iya (hasil neraca produksi) bukan Badan Pangan saja. Kalau kita sudah tetapkan cadangan pangan kemudian itu nggak ada, kita harus ada cadangan, sehingga kalau mau mengurangi angka impor produksinya digenjot, secara bertahap. Sekarang semangatnya produksi dalam negeri. Tetapi pada saat produksi dalam negeri belum bisa memenuhi, nah itu ada impor," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (3/4/2023).
Arief mengaku keputusan impor 2 juta ton beras merupakan keputusan sulit dilakukan. Tetapi ia menegaskan bahwa Indonesia juga membutuhkan cadangan pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tentunya keputusan sulit yang harus diambil pada saat kita membutuhkan cadangan pangan. Terlalu besar risikonya pada saat kita nggak punya cadangan pangan kemudian impor," jelasnya.
Arief mengatakan impor beras tersebut tidak serta merta akan langsung datang. Ia menjelaskan setelah proses penugasan harus menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian dan surat izin impor dari Kementerian Perdagangan.
"Jadi harus mempersiapkan sekian banyak. Kementerian sekian banyak aja tidak mungkin impor beras kalau tidak ada rekomendasi dari Kementan, rekomtek. Nggak mungkin izin impor ada kalau nggak ada persetujuan dari Menteri Perdagangan. Ini prosesnya lama," tegasnya.
Impor beras tahun ini sendiri berdasarkan surat penugasan akan dilakukan bertahap. Tahap pertama Badan Pangan Nasional menugaskan untuk impor 500.000 ton. Arief memastikan adanya impor tersebut tidak akan mengganggu harga beras di kelas petani.
"Kan sudah dibilang kalau importasi ini terukur ya. Bukan kita mau negara impor segitu banyak. Kita itu ingin masyarakat itu aman. Kalau disampaikan ada apa di belakang impor ada rente, terlalu murah buat saya mendapatkan seperak dua perak dari impor, sorry," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional yang menyampaikan melalui surat penugasan ke Perum Bulog. BUMN pangan itu ditugaskan untuk impor 2 juta ton beras lagi di tahun 2023.
Dalam surat tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Ketersediaan Badan Pokok dan Persiapan Atur Musik Idul Fitri 1444 H.
"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2022. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," demikian tertulis dalam surat tersebut yang dikutip detikcom, Senin (27/3/2023).
(ada/dna)
