.webp)
Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai impor kereta rel listrik (KRL) bekas Jepang sudah rampung. Hasil audit tersebut pun telah diserahkan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kementerian Perhubungan pun buka suara soal hasil audit tersebut. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum mendapatkan informasi soal hasil audit tersebut, termasuk apakah impor KRL direkomendasikan atau tidak.
"Belum dapat info kita soal itu," kata Risal ditemui di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Risal bilang beberapa hari yang lalu memang ada rapat soal impor KRL di Kantor Kemenko Marves. Namun belum juga ada keputusan apakah impor KRL diizinkan atau tidak.
"Emang kemarin kita ada rapat juga di Marves. Baru bahas lagi memang dengan Marves, itu masih kita kaji lagi karena kan ada kebutuhan juga," ungkap Risal.
Kemenhub sendiri, menurutnya akan mendukung semua cara untuk menambah pasokan kereta KRL. Yang penting, ada komponen dalam negeri lebih besar pada keretanya.
"Kita ini kan pelayanan yah, semakin banyak supply ke masyarakat kita sih mendukung cuma mesti ada keseimbangan antara TKDN dan karya anak bangsa, gitu aja," papar Risal.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, laporan audit impor KRL telah diserahkan sebagai bahan pengambilan keputusan atas rencana impor tersebut.
"Laporan sudah saya serahkan ke Kemenko Marves sebagai bahan pengambilan keputusan," kata Ateh saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan.
Saat ditanya apakah BPKP merekomendasikan rencana impor KRL bekas tersebut, Ateh menolak untuk berkomentar banyak. Namun, dia mengakui kalau pihaknya kurang merekomendasikan rencana tersebut untuk dilakukan.
"Iya (kurang merekomendasikan). Tapi saya, tanyanya ke sana (Kemenko Marves), bukan ke kita (BPKP)," ujar Ateh.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku mendapat informasi yang menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.
"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre Rosiade dalam keterangannya.
(hal/zlf)
