.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah tantangan kebijakan ekonomi makro di 2024 sebagai acuan dalam menyusun kebijakan fiskal. Tahun 2024 sendiri merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Sri Mulyani menyebut, tantangan itu berasal dari pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya berkaitan dengan penyakit, namun pandemi membuat seluruh kegiatan ekonomi berhenti.
"Kita lihat proses penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tidak berjalan secara mudah, ditambah dengan munculnya sebuah dinamika risiko baru yaitu suasana geopolitik yang berubah," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani melanjutkan, perang Rusia-Ukraina menambah tantangan ekonomi global. Dalam perjalanannya, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China juga makin renggang.
"Kita juga melihat kemudian konstelasi geopolitik menjadi makin mengeras antara AS dengan RRT. Kenapa ini penting, karena ini bukan masalah politik, ini bukan masalah militer, ini menjadi masalah geoekonomi," katanya.
Hal itu membuat banyak keputusan di level ekonomi dan perusahaan sangat dipengaruhi oleh hubungan tersebut. Ia mencontohkan, seperti saat ini AS tengah mengusulkan regulasi Inflation Reduction Act.
Sri Mulyani melihat, lewat aturan ini AS berencana melakukan deglobalisasi.
"Konten dari legislasi itu adalah sangat jelas untuk melakukan deglobalisasi, meng-onshore-kan atau mengembalikan semua investasi ke AS sehingga AS tidak tergantung negara seperti RRT yang selama ini hubungan perdagangan dan investasi sangat luar biasa," paparnya.
Dia mengatakan, ketegangan dua raksasa ekonomi ini sangat mempengaruhi arus modal bergerak.
"Dengan situasi ini maka seluruh perhitungan terhadap ketidakpastian menjadi berubah, geopolitik menjadi dominan," katanya.
(acd/eds)
