.webp)
Atas perbuatannya itu, Muhammad Adil didesak untuk minta maaf secara terbuka kepada Kemenkeu. Alih-alih minta maaf, dia justru menjawab "Josssssssssssss" saat dihubungi.
Kementerian Dalam Negeri pun memfasilitasi pertemuan Muhammad Adil dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Atas pertemuan itu dibahas DBH minyak dan gas bumi (migas) Kabupaten Meranti dan dinyatakan permasalahan sudah clear.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah. Jadi hari ini tidak membahas itu (Kemenkeu iblis dan setan), sudah clear yang lalu itu," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).
"Tugas kami dari Kemendagri adalah memberikan fasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah," tambahnya.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), DBH merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu.
Tujuan pemberian DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
(aid/dna)
