.webp)
Anggota Komisi III DPR mengkritik rencana pembentiuan Satgas transaksi janggal Rp 349 triliun. Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menyatakan mendukung satgas tersebut, cuma mengkritik anggota satgas tersebut.
"Hilang semangat saya membaca anggotanya siapa kok itu itu aja. Masalah ini di kepabeanan di pajak di penegak hukum itu juga, kok mereka lagi anggotanya nggak masuk di akal saya. Bagi saya dari agendanya untuk close kasus ini secara halus mungkin," kata Benny dalam rapat dengan Komite TPPU, di DPR Selasa (11/4/2023).
Dia khawatir satgas ini akan bermasalah, dan menyarankan dibentuk satgas yang independen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya alergi dengan satgas yang ujung-ujungnya masuk laut semua. kalau sungguh-sungguh pemerintah bentuklah satgas independen," jelasnya.
Senada, Wakkil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pembentukan satgas tidak diperlukan karena sudah ada Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/ Komite inilah yang mendalami transaksi apa saja yang disorot PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Selain itu, menurut Sahroni, Satgas hanya buang-buang waktu saja. Lebih baik memaksimalkan tugas Komite TPPU menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349 triliun.
"Jadi sebenarnya Satgas gak perlu itu buang buang waktu karena sistemnya sama strukturnya sama ya buat apa? Mendingan itu (Komite TTPU) aja sekarang dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil daripada laporan analisa PPATK kepada Kemenkeu," terangnya.
