BPS Takkan Ubah Metode Sampling

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akan mengubah metode pengambilan sampel data kemiskinan. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan keberlangsungan data yang BPS sajikan.Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam jumpa pers di Gedung BPS, Jl Sutomo, Jakarta, Jumat (1/9/2006).Padahal akhir-akhir ini BPS disorot karena dinilai menggunakan data yang tidak mencerminkan situasi rakyat sepenuhnya. BPS hanya menggunakan sampel 0,1 persen dari penduduk Indonesia untuk menentukan angka kemiskinan.Rusman menegaskan, tidak ada intervensi dari pemerintah soal data BPS. Bahkan dirinya mengaku tidak mengintervensi bawahannya dan petugas lapangan yang mendata penduduk."Para petugas itu datang dari rumah ke rumah. Sangat berdosa rasanya terhadap petugas kita di lapangan kalau diutak-atik dari sini," ujar RusmanBPS pada hari ini mengumumkan jumlah penduduk miskin naik 4 juta orang dari 35,10 juta pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta pada Maret 2006."BPS baru kali ini merilis secara resmi, sebelumnya kita tidak pernah merilis. Biasanya dibukukan atau dibundel. Jadi orang yang interest menggunakan data itu," ujarnya.Rusman menambahkan, jika tidak ada intervensi pemerintah dalam bentuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM), jumlah orang miskin akan menjadi 50,8 juta orang.Kenaikan jumlah penduduk yang miskin sebagian besar merupakan penduduk di pedesaan, yakni 2,06 juta orang. Sementara yang tinggal di perkotaan naik 1,89 juta orang. Untuk garis kemiskinan naik sebesar 18,39 persen yaitu dari Rp 129.108 per kapita pada Februari 2005 menjadi Rp 152.847 per kapita pada Maret 2006."Ada kenaikan 18,39 persen untuk garis kemiskinan. Ini lebih tinggi dibanding inflasi sendiri pada periode yang sama 17,95 persen," ujarnya.Komoditi yang berpengaruh terhadap naiknya garis kemiskinan adalah beras, gula pasir dan mie instan. (qom/)