.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran negara hingga Rp 347,3 triliun. Angka itu merupakan realisasi hingga posisi Maret 2023.
"Kinerja APBN pada Maret 2023 belanja negara Rp 347,3 triliun ini artinya sudah membelanjakan pemerintah pusat, angka ini 15,5% dari APBN," jelasnya, dalam konferensi pers APBN KITA April, Senin (17/4/2023).
Realisasi itu terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 166,9 triliun atau 16,7% dari APBN. Dana itu digunakan untuk penyaluran bantuan BOS, penyaluran PKH dan Kartu JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan dan operasional K/L.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu juga digunakan dalam belanja non K/L Rp 180,3 triliun atau 14,5% dari APBN, utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Adapun distribusi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 347,3 triliun digunakan untuk berbagai macam program, di antaranya paling besar untuk pembayaran pensiun dan jaminan sosial pegawai sebanyak 41,5% atau Rp 144,3 triliun.
Kemudian, 39,2% digunakan untuk program manfaat ke masyarakat sebesar Rp 136,3 triliun. Program kepada masyarakat ini di antaranya untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana dan pelayanan publik seperti infrastruktur hingga bantuan pertanian.
"39,2% bantuan langsung artinya APBN mengeluarkan uang diterima manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial, sembako bantuan membayar jaminan kesehatan kepada miskin. Dan program yang dinikmati oleh murid sekolah di Indonesia sekolah negeri maupun madrasah. Termasuk mereka yang menerima beasiswa anak-anak sekolah dari SD SMP SMA, sampai kuliah dengan kartu Indonesia Pintar," jelasnya.
Lalu, sebanyak 19,2% digunakan untuk program dukungan manajemen operasional pemerintah Rp 66,7 triliun. Program itu terdiri dari penyaluran gaji dan tunjangan kepada PNS/TNI/Polri, tunjangan kinerja, operasional kantor, pemeliharaan BMN, dan perjalanan dinas.
(ada/das)
