Meski Dikritik, Data Kemiskinan BPS Tetap Jadi Acuan

Jakarta - Meski menuding ada yang salah dalam data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), namun Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengaku akan tetap menggunakannya sebagai bahan acuan. "BPS menurut saya perlu dikasih anggaran yang cukup untuk dia. Apalagi kita akan menuju bahwa data-data tentang kemiskinan harus mengaju pada BPS. Saya penganut paham itu," ujar Mensos Bachtiar Chamsyah di sela acara Raker dengan Komisi VIII di Gedung MPR/DPR Jakarta hari ini, Senin (4/9/2006).Mensos mengungkapkan keprihatinannya tentang banyaknya instansi yang mengeluarkan data kemiskinan sendiri seperti BPS, Depkes, Bulog, maupun BKKBN.Namun Bachtiar mengaku akan tetap menggunakan data versi BPS sebagai acuan karena sangat menghitung berbagai variabel indikator kemiskinan. Orang-orang yang bekerja di BPS juga dinilai kompeten oleh Mensos sebab pemilihannya diuji oleh Masyarakat Statistik."Jadi dia tidak semudah itu mengeluarkan angka-angka," tegas Bachtiar.Perihal 'somethings wrong' terkait data jumlah penduduk miskin yang diumumkan BPS, Bachtiar juga tidak tahu apa yang salah. "Menurut saya harus dicari, karena makin tinggi income per kapita maka kemiskinan makin menurun dong," tambahnya. Sebelumnya, Bachtiar meragukan data kemiskinan yang dilansir BPS. Bachtiar heran dengan data BPS karena angka kemiskinan mengalami kenaikan dari 35,10 juta pada Februari 2005 menjadi 39,05 juta pada Maret 2006."BPS harus bisa mengeluarkan data yang objektif. Ada something's wrong mengenai data kemiskinan," katanya.Ia berargumentasi pada saat krisis 1998-1999 pertumbuhan minus 7 persen, income per kapita US$ 600 dan jumlah orang miskin sekitar 48 juta orang. Namun pada 2005 saat ekonomi tumbuh 5,6 persen, income per kapita US$ 2.500 dan angka kemiskinan 35,10 juta orang.Melihat data itu, Mensos menilai seharusnya jumlah orang miskin tidak naik. "Seharusnya jumlah orang miskin memang turun," tandasnya. (qom/)