.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berencana mengkonsolidasikan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi alias BUMN Karya. Namun ternyata, hingga kini belum ada rapat intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyangkut rencana tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja. Ia mengatakan, komunikasi intens masih dijalankan antara Kementerian PUPR dan BUMN.
"Saya kira iya (koordinasi intens). Tapi, belum ada rapatnya ya," kata Endra, saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Endra mengatakan, pihaknya akan terus mendukung proses transformasi yang tengah dijalankan. Dia bilang saat ini prosesnya masih dalam tahapan awal dan keputusan akhirnya akan dikembalikan pada kesepakatan di level kabinet.
"Kami pasti mendukung proses transformasi itu." katanya.
Menurutnya, BUMN sendiri memiliki peran besar, di mana badan usaha tersebut mengemban misi khusus dari negara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting. Pihaknya juga akan terus membantu mendorong proses tata kelola BUMN Karya yang lebih baik.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, belum ada keputusan bulat soal model penggabungan BUMN Karya ini. Namun, ia menyatakan modelnya nanti bukan merger ataupun holding.
"Kalau menurut Pak Erick sih bukan merger. Tanya pak Erick lah nanti. Bukan (holding) juga. Cuma ada spesialisasi, cuma itu belum (diputuskan)," ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4/2023).
Basuki dikabarkan pernah menolak jika BUMN karya digabungkan dalam bentuk holding, dirinya pun mengakui hal itu. Namun, mengenai kelanjutan wacana penggabungan BUMN Karya seperti yang diungkap Erick Thohir, dia mengaku belum tahu.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, proses transformasi BUMN Karya masih dalam tahap awal, bentuk transformasi untuk BUMN Karya ini belum diketahui. Transformasi ini membutuhkan koordinasi banyak kementerian lembaga. Sebutnya antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi arahannya tunggu saja masih berproses, nanti kalau sudah ada bentuk-bentuknya bagaimana baru kita sampaikan. Ya itu tunggu aja," kata Arya, kepada wartawan.
(eds/eds)
