Target Pertumbuhan Industri Akan Direvisi

Jakarta - Pertumbuhan industri di Indonesia tahun 2006 yang semula ditargetkan 7,7 % dengan serapan tenaga kerja 500.000 orang akan direvisi. Rencana ini terkait dengan sejumlah masalah yang dihadapi Departemen Perindustrian (Deperin)."Mulai besok malam kami segera melakukan rapat untuk menentukan revisi target pertumbuhan industri," ujar Menperin Fahmi Idris usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2006).Dikatakan dia, memasuki semester II tahun 2006, tidak terjadi pemulihan kinerja dari beberapa sektor industri prioritas, seperti sektor tekstil, otomotif, dan industri kecil menengah."Industri akan diarahkan ke sektor riilkecil dan mengenah. Karena meskipun mendapat dana yang tidak sesuai dengan yang diharapkan tapi masih melebihi anggaran pos industri lainnya," imbuh Fahmi.Pada data realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Perindustrian sampai dengan periode 31 Agustus 2006, Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil Menengah (IKM) mendapat dana Rp 279.598.667. Sedangkan Ditjen lainnya di bawah Rp 272 miliar."Penyebab tidak membaiknya kinerja industri diantaranya tidak terealisasinya anggaran yang diajukan untuk pengembangan sektor tersebut. Contohnya anggaran restrukturisasi tekstil kan mengalami penurunan signifikan, dari Rp 1,2 trilyun pengajuan, tapi yang direalisasikan Rp 2 milyar saja," papar Fahmi.Selain itu, dia mencontohkan sengketa tanah antara PT Pelindo dengan Koja Bahari yang menghambat rencana pembangunan pelabuhan khusus mobil tahun ini."Masalah-masalah seperti ini juga jadi penghambat," imbuh Fahmi.Ditambahkan dia, beberapa sektor industri tetap berkembang sekalipun dalam kondisi pendanaan yang minim. Misalnya industri furnitur berbasis rotan di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Bengkulu. Begitu juga dengan pemulihan usaha sepatu di Cibaduyut, Bandung.Deperin mengusahakan pemulihan usaha bersama-sama Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung. "Tapi karena keterbatasan anggaran maka kapasitasnya jadi kecil," kata dia.Hal ini diakibatkan oleh daya dukung yang tidak penuh dari pemerintah. Sedangkan mengenai perkembangan sektor riil di daerah, Fahmi menuding adanya kebijakan menanamkan anggaran daerah dalam bentuk Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) sebagai penghambat pertumbuhannya."Itu tidak konstruktif," cetus dia. (nvt/)