.webp)
Indonesia terus mempersiapkan perdagangan kredit karbon. Pemerintah ingin agar Indonesia bisa menentukan harga karbonnya dan tidak mengikuti harga karbon di pasar dunia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia harus menjadi penentu harga karbon dunia. Pihaknya sedang menyusun pembentukan bursa karbon di Indonesia untuk bisa melakukan hal tersebut.
"Kita juga angkat isu market maker, agar kita tidak di-corner negara lain atau institusi besar. Maka penting kita harus membuat sebuah lembaga yang bisa jadi market maker," ujar Airlangga usai melakukan rapat terbatas perdagangan karbon di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan sampai saat ini pemerintah masih membentuk bursa karbon dan juga mekanisme pasarnya. Dia mengatakan kredit karbon Indonesia akan terbuka namun registrasinya akan dikuatkan. Pembentukan pasarnya sendiri sampai saat ini masih dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Indonesia punya potensi karbon yg sangat luar biasa tapi kita belum bicara mekanisme pasarnya dan tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi dan harus semuanya lewat mekanisme tata kelola perdagangan dalam bursa karbon di indonesia itu lewat OJK," ungkap Bahlil.
Seperti Airlangga, Bahlil juga bilang Indonesia bakal menjadi penentu sendiri harga kredit karbon dan tidak akan mengikuti pasar.
"Kita juga sepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar bursa lain, tidak di luar negeri. Kita ingin dijual di bursa Indonesia, dan harganya tentu harus lebih baik," ungkap Bahlil.
Lihat juga Video 'Tekad PLN Hindari 1,8 Miliar Ton Emisi Karbon dalam 25 Tahun':
