.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak.
"Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare. Yang tertanam 16,8 juta hektare. Jadi yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare, sekarang kita kejar itu," ujarnya dalam seminar yang diselenggarakan alumni ITB di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Adapun hal ini diketahui usai Luhut meminta BPKP mengaudit industri kelapa sawit. Setelah itu barulah diketahui hanya pemilik 7,3 juta hektare lahan sawit yang bayar pajak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," ungkapnya.
Terkait temuan ini Luhut langsung menanyakannya ke Kementerian Keuangan. Ia pun menyebut dirjen pajak sedang mengejar pajak dari para pengusaha sawit ini.
"Jadi saya bilang sama Kemenkeu, eh itu yang lain ke mana? Akhirnya dirjen pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Soal pengusaha sawit tidak bayar pajak, Luhut menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menetapkan pinalti. Jika dibawa ke ranah hukum, Luhut menganggap prosesnya bisa lana karena terlalu banyak 'kungfu'.
"Sekarang semua didigitalisasi. saya bilang pak pres gak usah dibawa legal, 'jadi gimana?' pokoknya pinalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. kalau nggak bayar diambil pemerintah dibuat PT baru," tegasnya.
"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti BLBI 2023 gak selesai-selesai, kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," pungkasnya.
(zlf/zlf)
