Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan jumlah dokter spesialis yang kurang di Indonesia. Hal itu diungkap Jokowi saat meninjau RSUD Komodo di Manggarai Barat, NTT.
Di rumah sakit itu, menurut Jokowi pemerintah sudah menggelontorkan dana yang besar mencapai Rp 220 miliar untuk membangun gedung dan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Namun, sampai saat ini masih kekurangan dokter spesialis yang membuat layanan kesehatan itu kurang maksimal.
"Saya baru saja meninjau RSUD Komodo di Manggarai Barat NTT, ini bantuan Kemenkes, peralatan sampai gedungnya. Habis Rp 220-an miliar. Peralatan sudah bagus, bisa untuk kanker, jantung, stroke, cuma problemnya kurang dokter spesialisnya," kata Jokowi saat memberikan keterangan usai kunjungan, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun memberikan titah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga ikut dalam kunjungan itu untuk segera mencari dokter spesialis agar fasilitas RSUD Komodo bisa digunakan maksimal.
"Ini (pemenuhan dokter spesialis) yang harus dikejar Kemenkes dan RSUD Komodo agar semuanya komplit," tegas Jokowi.
Dalam catatan detikcom, pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menyinggung penyebab Indonesia kekurangan jumlah dokter spesialis. Mahalnya pembiayaan untuk dokter spesialis dan terfokus di perguruan tinggi menjadi salah satu alasan jumlahnya kurang.
"Kenapa mahal (jadi) spesialis dan sedikit, ya karena yang melakukan cuma 20 perguruan tinggi se-Indonesia makanya kita dorong rumah sakit bisa mendidik," beber Budi Gunadi pada acara yang berlangsung Kamis (23/2/2023) yang lalu.
Pihaknya sendiri saat ini mulai menaikkan kuota beasiswa dua kali lipat untuk dokter, dokter gigi, subspesialis, fellowship, dan SDM kesehatan lain berkerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kuota beasiswa untuk tahun ini ditambah menjadi 1.600 peserta dari semula hanya 600.
"Kurangnya dokter spesialis itu nyata. Masyarakat hingga kini sulit untuk mendapatkan akses ke dokter. Untuk itu pemerintah ingin mempercepat produksi dokter spesialis sehingga kekurangannya dapat segera diatasi, salah satunya melalui pemberian beasiswa ini," kata Budi Gunadi, Senin (13/2/2023) yang lalu.
Kementerian Kesehatan bersama LPDP terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis yang semula 300 menjadi 600 di tahun 2022. Pada 2023 menjadi 1.600, dan tahun 2024 akan disediakan sebanyak 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri.
(hal/eds)