Rencana impor KRL bekas Jepang masih belum menemukan titik terang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum memberikan izin impor KRL tersebut.
"Yang pasti kita belum keluarkan rekomendasi," katanya di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023).
Ia kembali menegaskan, pihaknya hanya akan mengeluarkan rekomendasi impor KRL bekas apabila Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan rekomendasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BPKP kan sudah jelas tidak boleh. Pokoknya kan dalam rapat koordinasi, kita semua menteri yang hadir di situ sepakat kita akan ikuti apa yang menjadi rekomendasi dari BPKP, termasuk Menteri Perindustrian," tegasnya.
"Jadi kita ikut. BPKP bilang impor, kita impor, kita keluarkan rekomendasi. Kalau mereka mengatakan belum, ya kita belum (keluarkan rekomendasi)," paparnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa ruang impor KRL bekas masih terbuka, asalkan harganya baik.
"Terbuka, tapi selama konteksnya, harganya baik," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023) lalu.
Erick menjelaskan, rencana impor kereta bekas dari Jepang telah diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini, pemerintah tengah berhitung ulang terkait rencana impor tersebut.
"Tentu kalau itu kemahalan ya opsinya tidak. Tetapi kalau kita hanya membebani dalam arti penambahan kapasitas dengan harga tentu yang tadi, mahal, kita juga harus berpikir ulang," terangnya.
Sejalan dengan itu, dia menjelaskan, jumlah penumpang KRL terus meningkat. Oleh karena itu, kata dia perlu dicarikan solusi.
"Solusinya apa? Apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," ujarnya.
(ara/ara)