Defisit APBN 2006 Tambah Rp 2 T

Jakarta - Akibat masih ada tunggakan subsidi kepada PT PLN dan tambahan biaya untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR), defisit APBN 2006 bertambah Rp 2 triliun menjadi Rp 40,5 triliun atau 1,3 persen PDB.Padahal berdasarkan kesepakatan dengan Panitia Kerja A Panitia Anggaran DPR, defisit tetap dipertahankan pada level 1,2 persen terhadap PDB meskipun ada penambahan dari Rp 36,893 triliun menjadi 38,9 triliun.Menurut Dirjen Perbendaharaan Mulia P Nasution, tunggakan subsidi listrik dari tahun 2005 nilainya sekitar Rp 3 triliun. Namun tagihan PLN ini masih menunggu hasil audit dari BPK.Sementara untuk BRR, kebutuhan bertambah sekitar Rp 1 triliun. Meskipun demikian pemerintah tidak akan membayar semua kebutuhan itu pada tahun ini. Sehingga defisitnya hanya bertambah Rp 2 triliun."Tentunya tidak semua dibayar tahun ini, ada yang dibebankan pada tahun berikutnya," ujarnya di sela-sela closing dinner ORI di Gedung Perbendaharaan Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (7/9/2006) malam.Untuk menutupi defisit, akan dipenuhi melalui setoran PT PPA Rp 200 miliar dan dari penghematan pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri akibat adanya penguatan kurs rupiah terhadap dollar AS. Penghematan bunga dan pokok utang mencapai Rp 1,8 triliun."Jadi kalau rupiahnya menguat pengeluaran untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri menjadi lebih sedikit," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Rabu malam (6/9/2006).Pemerintah tidak akan menutupi defisit dari setoran privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN tetap ditargetkan sebesar Rp 3 triliun."Sudah disampaikan dalam APBN, sesuai dengan yang direncanakan. Itu kan sudah dalam proses pembahasan," ujarnya. (qom/qom)