Penjelasan Lengkap Pelindo soal Kasus Korupsi Dana Pensiun

Manajemen PT Pelindo (Persero) menyatakan mendukung proses penegakan hukum di kasus Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) atau Dapen Pelindo. Hal ini menyusul ditetapkannya 6 tersangka kasus korupsi Dapen Pelindo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono dalam keterangannya, Rabu (10/5/2023).

Pelindo menyatakan, bahwa inisiasi audit terhadap Dapen Pelindo datang dari manajemen. Arif Suhartono menyebut langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan.

Arif menambahkan, inisiasi audit ini bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir yang serius melakukan pembenahan dana pensiun di lingkungan BUMN.

"Terkait Dapen Pelindo, Manajemen yang menginisiasi untuk dilakukan audit atas pengelolaan tahun 2013-2019 oleh BPKP pada tahun 2020. BPKP kemudian menerbitkan hasil audit yang menyatakan adanya indikasi fraud di sana dan kemudian dilaporkan Manajemen kepada Kementerian BUMN," jelasnya.

Manajemen menegaskan bahwa transformasi Dapen Pelindo yang telah dimulai sejak 2021 merupakan bukti keseriusan Pelindo untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.