Utang Luar Negeri RI Turun 1,9% Jadi Rp 5.961 Triliun

Utang Luar Negeri RI Turun 1,9% Jadi Rp 5.961 Triliun

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 15 Mei 2023 10:51 WIB
Utang Luar Negeri Indonesia Terkendali

Petugas menata tumpukkan uang di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (17/1). Bank Indonesia menyatakan perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) sebesar 347,3 miliar dolar Amerika pada November 2017 tetap terkendali, hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto akhir November 2017 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2023 sebesar US$ 402,8 miliar atau setara dengan Rp 5.961 triliun (asumsi kurs Rp 14.800).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan ULN Indonesia kuartal I Mengalami kontraksi 1,9% secara tahunan.

"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan swasta," kata dia dalam siaran pers, Senin (15/5/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengungkapkan perkembangan posisi ULN pada kuartal I 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah.

Untuk posisi ULN pemerintah kuartal I 2023 tercatat US$ 194 miliar atau setara dengan Rp 2.852,8 triliun. Secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,8% yoy.

ADVERTISEMENT

Dia menyebut untuk ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

Kemudian ada penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

Penarikan ULN pemerintah pada kuartal I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Kemudian untuk ULN swasta tercatat US$ 199,4 miliar atau setara dengan Rp 2.931,1 triliun. Angka ini mengalam ikontraksi 3% yoy lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya 1,7%.

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 2,9% yoy dan 3,5% yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi kuartal lalu yang masing-masing tercatat 1,4% yoy dan 2,7% yoy.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta.

ULN Indonesia pada kuartal I 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Simak juga Video: Utang yang Capai Rp 7.773 T, Sri Mulyani Pede RI Mampu Bayar

[Gambas:Video 20detik]



(kil/das)

Hide Ads