.webp)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengungkap proyek menara base transceiver station (BTS) 4G yang dikorupsi hingga menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.
Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan proyek BTS yang dikorupsi Johnny Plate mangkrak khususnya di wilayah Papua. Hal itu terjadi karena masalah keamanan, mengingat ada kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Sebagian yang di daerah Papua itu yang mengalami permasalahan keamanan, itu yang jadi masalah (mangkrak) itu di sana," kata Isa kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya apakah proyek tersebut bakal dilanjutkan atau tidak, Isa menyebut bahwa pemerintah akan tetap mencari jalan untuk Indonesia terhubung dengan layanan telekomunikasi dan informatika. Dengan begitu daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) juga bisa merasakan akses internet.
"Ya pada akhirnya kita harus cari jalan untuk bisa, kan kita ingin Indonesia semua connected semuanya," ucapnya.
Isa menuturkan untuk anggaran proyek BTS 4G itu pada 2023 tinggal sedikit lagi. Sayangnya ia tak merincikan berapa besaran anggaran yang telah dicairkan pada tahun ini, termasuk rencana pada tahun depan. "Tahun ini sih tinggal sedikit lagi ya, (tahun depan) kita lihat apakah selesai atau enggak itu ya," ujar Isa.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud Md juga menyebut proyek BTS yang menyeret Johnny Plate mangkrak. Kasus ini diduga merugikan negara hingga mencapai Rp 8 triliun.
"Mangkrak dan belum ada barangnya, yang adapun mangkrak. Oleh sebab itu semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar Rp 1 sekian triliun, namun kemudian BPKP turun tangan," kata Mahfud di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/5) lalu.
Proyek tersebut dimulai pada 2020 dan ditargetkan rampung pada 2024. Nyatanya pada 2021 dana sudah keluar Rp 10 triliun, namun barang belum juga terlihat.
"Sebenarnya akan dimulai sejak 2020 itu sudah dalam pengeluaran dana dari Rp 28 triliun yang dianggarkan sampai 2024. Itu sudah keluar sekitar Rp 10 triliun untuk proyek 2020 sampai 2021. Dimulai tahun 2021, tetapi sampai akhir tahun 2021 tuh barangnya nggak ada," ucapnya.
"Lalu diperpanjang sampai Maret, untuk mencetak taruhlah sederhana tiang-tiang pemancar sinyal itu seharusnya 4.200 lalu ditunda, eh 1.200 lalu ditunda karena barangnya enggak ada," sambungnya.
Sampai pada akhir 2021 proyek diperpanjang hingga Maret 2023. Memang ada tiang BTS sebanyak 985, namun disebut tidak berfungsi dengan semestinya.
"Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Tiang itu dijeda, dengan satelit oleh BPKP ditemukan hanya ada 985, itu pun disampel tidak ada, hanya barang-barang mentah mati, nggak ada gerakan sinyal dioperasikan," ujarnya
(dna/dna)
