Mahfud Jamin Proyek BTS yang Dikorupsi Johnny Plate Lanjut

Mahfud Jamin Proyek BTS yang Dikorupsi Johnny Plate Lanjut

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 22 Mei 2023 13:43 WIB
Menara BTS dan Antena TV. 
dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Foto: Dikhy Sasra

Proyek BTS Mangkrak

Mahfud juga sempat menjelaskan proyek pembuatan BTS sendiri sudah dimulai sejak tahun 2006, dan berjalan baik sampai 2019. Masalah baru muncul di tahun 2020. Ketika itu, proyek senilai Rp 28 triliunan itu dicairkan dulu anggarannya sebesar Rp 10 triliunan untuk tahun 2020-2021.

Di ujung 2021, ketika dimintai pertanggungjawaban anggaran, ternyata tidak ada tower yang terbangun. Targetnya ada 4.200 tower BTS yang dibangun di tahun 2020-2021. Mahfud menjelaskan dengan alasan COVID-19, saat itu pembangunan BTS diminta untuk diperpanjang hingga bulan Maret 2022.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di Maret 2022, ternyata hanya ada 1.100 tower BTS saja yang terbangun. Itu pun ketika diperiksa lewat satelit yang kelihatan hanya 958 tower saja.

"Minta perpanjangan sampai Maret itu seharusnya itu tidak boleh secara hukum tapi diberi perpanjangan. Sampai Maret (2022), lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan itu 1.100 tower dilaporkan jadi, sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu hanya 958," beber Mahfud.

ADVERTISEMENT

Keanehan muncul lagi, setelah dicek dari 8 sampel tower BTS yang terbangun nyatanya tak ada satupun yang berfungsi sesuai spesifikasi. Lalu ketika dicek lagi, ternyata pembangunan tower yang diklaim mencapai 1.100 unit itu hanya memakan anggaran Rp 2,1 triliun padahal dana yang dicairkan Rp 10 triliun.

Mahfud melanjutkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyelidikan sejak Juni 2022 setelah di bulan April dan Mei 2023 pemeriksaan proyek BTS dinyatakan bermasalah.

Sejak saat itu proses hukum berjalan dan pada akhirnya Johnny G. Plate ikut terseret masalah korupsi BTS. Mahfud menepis isu penunjukan Johnny Plate sebagai tersangka ada unsur politis menjelang Pemilu.

"Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok bulan April diperiksa ndak bener, ditinjau lagi bulan Mei ndak bener, lalu dimulai penyelidikan. Sekarang ini proses hukumnya terus berjalan," ungkap Mahfud.

"Jadi ndak ada kaitannya dengan Pemilu, calon pilpres, atau apa pun," tegasnya.


(hal/dna)

Hide Ads