.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat sampai April 2023 mencapai Rp 522,7 triliun. Dari jumlah itu, 52,5% atau Rp 274,4 triliun disebut langsung dinikmati masyarakat.
"Dari Rp 522,7 triliun belanja pemerintah pusat ini yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu, Rp 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat per April 2023 yang mencapai Rp 522,7 triliun terdiri dari belanja K/L dan belanja non K/L. Belanja K/L tercatat mencapai Rp 257,7 triliun dan belanja non K/L Rp 265 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui belanja K/L, pemerintah telah memberikan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,4 triliun. Ada juga kartu sembako Rp 15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM.
"Keluarga-keluarga tidak mampu ini seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta masyarakat jiwa," tambah Sri Mulyani.
Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan manfaat langsung dalam bentuk program Indonesia pintar sebesar Rp 4,5 triliun kepada 8 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp 5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa, biaya operasi sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama sebesar Rp 5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,08 triliun untuk 192 PTN.
Pemerintah juga mendukung masyarakat membangun kembali perumahan sesudah terkena bencana. Seperti bencana Cianjur misalnya, dibangun kembali 42,4 ribu rumah sebesar Rp 1,2 triliun.
"Membangun rehabilitasi dan infrastruktur yang dinikmati masyarakat langsung seperti air minum, jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan sebesar Rp 34,4 triliun," ucapnya.
Pemerintah beri bantuan benih dan pupuk. Cek halaman berikutnya.
