Jakarta -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan serangkaian pembahasan terkait wacana bekerja dari rumah (work from home/WFH) ataupun libur di ibu kota libur selama rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berlangsung.
Adapun rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Jakarta terdiri dari ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) yang akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.
1. Kemenhub Optimis Bisa Urai Kemacetan
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menunjukkan rasa optimisnya terhadap rencana ini dengan berkaca dari perhelatan KTT G20 pada November lalu. Pada kala itu, masyarakat Bali diimbau untuk WFH dan langkah tersebut pun berhasil mengurai kemacetan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau berkaca dari pengalaman KTT G20 di Bali, WFH memang terbukti efektif mengurangi kepadatan jalan kota apalagi untuk Jakarta yang jauh lebih padat," katanya kepada detikcom, Senin (29/5/2023).
2. Berkebalikan, Pengamat Nilai Tidak Efektif
Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan tersebut tak akan efektif mengurai kemacetan. Apalagi, bila hanya diterapkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"WFH hanya mengurangi aktivitas ASN datang ke kantor tapi tidak menjamin kemudian itu ada hubungannya dengan mengurangi kemacetan. Karena kemacetan itu ada faktor-faktor lain," katanya, saat dihubungi terpisah.
Sementara itu, menurutnya di ibu kota sendiri lebih didominasi oleh para pekerja swasta. Namun penerapan dari imbauan tersebut akan cukup sulit dilakukan terhadap swasta mengingat perusahaan sangat berkaitan dengan produktivitas.
"Saya sempat dengarnya ini diterapkan untuk ASN DKI. Kalau ASN Pemprov bisa, tapi kalau keseluruhan ya sulit menerapkannya. Kecuali Presiden yang harus inikan. Jadi Pemprov DKI koordinasi dengan pemerintah pusat untuk buat aturan," ujarnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Tonton juga Video: Kasus Covid-19 Naik, Singapura Terapkan WFH Lagi
[Gambas:Video 20detik]
3. Pemprov DKI Perlu beri Pengusaha Kompensasi
Lebih lanjut Trubus menyampaikan, menurutnya pemerintah perlu memberikan sejumlah kompensasi kepada para pengusaha apabila kebijakan WFH tersebut mau diterapkan kepada para pekerja di DKI Jakarta, termasuk karyawan swasta. Apalagi, perusahaan swasta sendiri sangat berkaitan dengan produktivitas.
"Kalau memang semua diliburkan atau WFH bisa. Tapi perusahaan swasta dikasi kompensasi. Kalau memang nggak dikasih ya nggak akan mau," katanya,
Lebih lanjut, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan, bila kebijakan ini diterapkan perlu diatur agar tidak menghambat produktivitas. Ia juga berpandangan, apabila kebijakan ini hanya disampaikan lewat Surat Edaran (SE) maka kebijakan ini tidak berkekuatan hukum sehingga sifatnya cenderung suka rela.
"Memang WFH sudah terbukti dapat mengurangi kemacetan kala pandemi secara sementara. Kalau sekarang mau diterapkan beberapa hari ada baiknya asal diatur supaya jangan menghambat produktivitas karena dapat mengganggu perekonomian dan ketatanegaraan," kata Agus, saat dihubungi terpisah.
4. Pengusaha Usul KTT ASEAN Digelar Sabtu-Minggu
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyarankan, agar perhelatan tersebut digelar pada akhir pekan. Ia khawatir, kebijakan WFH ini akan berimbas pada produktivitas dunia usaha.
"Kalau saya sarankan bikinnya (KTT ASEAN) Sabtu-Minggu, nggak pusing jadinya. Kan kita tuan rumahnya, bisa diatur. Jangankan pemerintah, kita swasta juga biasa bikin agenda Sabtu-Minggu, untuk acara kongres, munas segala macem. Lebih aman kan, orang pada libur. Nggak ngerepotin orang. Udah selesai, solve problem," katanya, kepada detikcom.
Di sisi lain, Hariyadi sendiri mengakui, pihaknya belum mendengar detail dari rencana tersebut. Namun ia berharap, apabila wacana ini jadi diterapkan, pemerintah bisa membentuk skema yang efisien sehingga dampaknya tidak menyeret pengusaha yang berada di luar kawasan diselenggarakannya acara.
Selain zonasi, menurutnya pemerintah juga perlu mempertimbangkan tentang jam pemberlakuan pembatasan lalu lintasnya, mengingat kebijakan WFH ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini, apakah jalan akan ditutup setengah hari atau satu hari penuh.
"Menurut saya sebetulnya opsi itu tidak harus seperti itu (WFH). Kita juga punya tamu negara, punya apa, asal dikoordinasi dengan baik sih harusnya sih tidak perlu WFH tidak apa-apa. Asal pengaturan tadi, lalu lintasnya diatur sedemikian rapi," imbuhnya.
.webp)
