.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md memberikan pandangannya soal fenomena flexing atau pamer kekayaan. Mahfud menilai flexing tidak melanggar hukum selama barangnya halal.
Tetapi ia mengingatkan jika flexing melanggar moral, kepantasan dan budaya Indonesia. Ia berpendapat aspek moral justru lebih tinggi dari hukum.
"Ndak, flexing itu tidak melanggar hukum asal barangnya halal. Tetapi dia melanggar moral, melanggar kepantasan, melanggar budaya juga di Indonesia. Hukum itu kan aturan. Di atas itu kan ada moral, sebelum jadi hukum ada moral agama etik," ujarnya dalam acara Podkabs yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (30/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menyebut orang yang hanya takut pada hukum cenderung 'ugal-ugalan'. Supaya bisa tertib idealnya seseorang takut pada hukum dan moral. Apalagi Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya tentang hukum melainkan norma, budaya dan etika.
Ia menegaskan flexing yang menampakkan kemewahan dan hedonisme tidak cocok untuk masyarakat Indonesia. Ia juga menyinggung peran istri pejabat yang memanfaatkan suaminya untuk mencari sesuatu dengan cara tidak benar untuk dijadikan flexing. Hal tersebut justru membuat suami terkena masalah hukum.
"Terkadang istri pejabat itu kadang berlebihan menggunakan suaminya untuk mencari sesuatu yang tidak benar lalu hanya untuk flexing. Lalu suaminya terjepit di dalam tugasnya. Kalau celaka jadi masalah hukum," ujarnya.
Gaya hidup mewah dan pamer para pejabat juga membuat kesal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyentil keras para pejabat yang berlaku hedonis dan memajang hartanya di media sosial.
"Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan bawahnya," tegas Jokowi.
(zlf/zlf)
