.webp)
Pemerintah berencana akan melakukan uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara pada hari ini, Kamis (1/6/2023). Sayangnya, uji coba ini batal. Pemerintah pun buka suara.
Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja angkat bicara. Endra mengaku, pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
"Saya sudah dapat informasi lisan dari BPJT. Kalau ada masalah internal, kami berharap bisa segera diatasi dan kembali bisa bekerja sesuai rencana," katanya, kepada detikcom, Kamis (1/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Endra memastikan kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut. Adapun saat ini proyek ditangani oleh PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.
"Sejauh ini kita tetap bekerja sesuai rencana dalam koridor kerjasama bilateral Indonesia-Hungaria," ujarnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem ini, Endra masih belum dapat memastikannya. Hingga saat ini, pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.
"Kita akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya masalah internal terjadi dalam proses pengembangan sistem ini diungkapkan oleh mantan Direktur Utama RITS, Musfihin Dahlan. Dirinya yang pertama kali mengabarkan bahwa uji coba MLFF tidak dapat dilaksanakan pada 1 Juni alias batal. Tidak hanya itu, ia membongkar sejumlah permasalahan yang terjadi dibalik layar pengembangan sistem bayar tol tanpa setop ini.
Adapun permasalahan tersebut ialah perbedaan visi antara pihak Indonesia dengan kontraktor sistem asal Hungaria, termasuk kontraktor yang enggan menyesuaikan dengan kondisi ekosistem tol di Indonesia. Menurut pengakuan Musfihin Dahlan, hal ini pun berimbas pada pencopotan jajaran direksi asal Indonesia dari perusahaan hingga penagihan uang senilai US$ 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun (kurs Rp 15.000/US$).
(zlf/zlf)
