Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) dalam menghitung jumlah kemiskinan ekstrem. Kenapa?
Indonesia masih menggunakan patokan perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan angka US$ 1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Padahal yang menjadi patokan secara global adalah US$ 2,15 PPP per hari.
"Satu PR yang dihadapi kita adalah metode perhitungan kemiskinan ekstrem. Sekarang pemerintah masih menggunakan angka US$ 1,9 PPP," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Jika menggunakan perhitungan US$ 1,9 PPP per hari, angka kemiskinan yang harus dituntaskan pada 2024 adalah 5,8 juta, atau 2,9 juta jiwa per tahun. Sementara jika menggunakan basis perhitungan US$ 2,15 PPP per hari, jumlah kemiskinan yang harus dientaskan 6,7 juta jiwa, atau 3,35 juta per tahun.
"Dan kalau ini menggunakan ini (US$ 2,15 PPP) maka kemiskinan ekstrem naik ke 6,7 juta, sehingga setiap tahun mulai tahun ini kita harus menurunkan 3,37 juta," tuturnya.
Pemerintah terus berupaya mengurangi angka kemiskinan ekstrem, misalnya melalui bantuan sosial (bansos), pemberdayaan masyarakat, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
"Kemiskinan, kita senantiasa dengan pendekatan tiga, dengan bansos untuk menaikkan daya beli, pemberdayaan seperti kita telah lakukan dan perluasan kesempatan kerja, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," pungkasnya.
Lihat juga Video: Ganjar Minta Para Kades Turunkan Angka Stunting-Kemiskinan Ekstrem
(ara/ara)