.webp)
Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Tebu (BPD-PD) dalang rangka mempercepat proses swasembada gula di Indonesia. Menurut Nusron, tren produksi gula di dalam negeri saat ini cenderung menurun.
Sementara, angka impor baik gula putih, rafinasi maupun raw sugar membuat gula kristal putih atau rafinasi naik tinggi. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan.
"Kita butuh terobosan kebijakan untuk akselerasi revitalisasi industri gula kita," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (8/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor gula sebanyak 6 juta ton sepanjang 2022. Volume impor gula tersebut meningkat 9,6% dibanding 2021 (year-on-year), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Nusron menyampaikan pada 2022, Indonesia paling banyak mengimpor gula dari Thailand sebanyak 2,4 juta ton, India sebanyak 1,6 juta ton, Brasil sebanyak 1,3 juta ton, dan Australia sebanyak 653 ribu ton.
Menurutnya, perhatian pemerintah dalam dunia perkebunan saat ini cenderung memanjakan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) dengan mendirikan BPD-PKS. Badan ini dibuat berdasarkan PP No 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan sebagai implementasi Pasal 93 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Melalui badan ini, lanjut Nusron, berbagai program telah dibuat, antara lain replanting atau peremajaan sawit rakyat, pemberdayaan UMKM sawit, subsidi biosolar dan berbagai program lainnya. Adapun dana yang dihimpun dari pengusaha sawit sebagai bagian dari persyaratan ekspor CPO atau minyak goreng.
Nusron menilai kehadiran BPD Perkebunan Tebu merupakan upaya dalam membangkitkan kembali industri gula, baik dari sisi on farm (budidaya tanaman) maupun out farm (penggilingan) tebu.
"Bedanya dengan BPD PKS, kalau tebu, dana yang dihimpun ada dari tambahan bea masuk setiap impor yang masuk ke Indonesia. Dana tersebut nanti digunakan untuk revitalisasi industri gula, wabil khusus untuk petani tebu," paparnya.
Nusron menambahkan, melalui BPD Perkebunan Tebu, pemerintah bisa melakukan berbagai untuk mengatasi masalah gula. Hal ini meliputi bongkar ratoon (tanam ulang), tambahan subsidi pupuk, operasi pasar manakala harga gula di atas harga acuan, serta dana talangan untuk membeli tebu petani tatkala musim panen dan harga gula sedang turun, dah program lainnya.
"Kalau kelapa sawit dimanjakan sama pemerintah, yang sebagian besar di luar Jawa. Saya sebagai DPR dari Pulau Jawa gantian saatnya menuntut pemerintah memperhatikan industri gula dan petani," pungkasnya.
(ncm/ega)
