.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut kementerian dan lembaga yang mengurusi UMKM terlalu banyak. Di level kementerian saja ada 22, lalu ada 42 lembaga di pemerintahan pusat dan daerah.
"Ini sekarang yang ngurusin UMKM itu ada 22 kementerian, ada 42 lembaga, ada pemerintah pusat, daerah, kabupaten, provinsi, kota. Jadi praktiknya sudah campur aduk," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).
Apalagi anggaran untuk Kemenkop UKM disebutnya kecil. Imbasnya ia tak punya kontrol penuh untuk mengelola UMKM yang jumlahnya sekitar 64 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun Teten mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,51 triliun untuk 2024. Rencana program dan anggaran Kemenkop UKM 2024 sekitar Rp 3 triliun. Namun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kemenkop UKM tahun 2024 adalah Rp 1,49 triliun.
"Saya memimpin satu kementerian kecil dengan anggaran yang kecil, nggak punya rentang kendali cukup mengelola UMKM yang ada di seluruh Indonesia," bebernya.
Ia menilai ada yang salah jika Kemenkop UKM dijadikan kementerian kelas III. Menurutnya sudah ada rencana untuk melakukan perubahan, namun terkendala karena pandemi COVID-19.
Saat disorot DPR terkait koordinasi dengan kementerian lain dalam mengurusi UMKM, Teten menyebut memang ada masalah dalam pengkoordinasian.
"Ya ini kementeriannya terlalu banyak. Saya sudah 10 tahun di pemerintahan, jadi koordinasi ini memang masalah. Kementeriannya terlalu banyak, overlapping," tutup Teten.
Tonton juga Video: Testimoni Pelaku UMKM terhadap sosialisasi dan implementasi UUCK
