.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab kritikan soal ekspor pasir laut. Kritikan itu datang dari anggota Komisi IV DPR RI memgenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Trenggono menegaskan aturan itu tidak hanya soal ekspor pasir tetapi dalam aturan itu juga diatur mengenai sedimentasi dari pasir laut yang juga akan digunakan untuk reklamasi dalam negeri. Selain itu untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.
"Pasal 9 mengatakan bahwa sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, b pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan/atau ekspor sepanjang kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menjelaskan PP diterbitkan untuk dasar hukum pemanfaatan pasir yang terbentuk dari sedimentasi di dalam laut. Karena biasanya pasir itu digunakan untuk reklamasi dan selama ini pengerukan pasir laut untuk reklamasi diambil dengan cuma cuma.
"Untuk menggunakan sedimentasi di mana, nggak ada pak, ya nggak dikasih. saya mengajukan untuk reklamasi di Surabaya, luasannya misalnya 1.000 hektare, oke kita cek, pergi ke sana, diawasi ini. Kamu bayar PNBP, alhamdulillah, jadi pendapatan negara luar biasa," jelasnya.
"Saya membayangkan, seluruh kebutuhan dalam negeri saja untuk reklamasi tidak kurang dari 20 miliar kubik. Selama ini gratis tis tis tis. Nah itu tujuannya, kalau saya minta anggaran terus melalui banggar, banggar sudah kerja setengah mati juga. Tapi memang susah. Nah sekarang Tuhan ini, Allah SWT kasih banyak hal yang diberi ke kita untuk bisa dioptimalisasi yang bisa jadi pendapatan negara. Kok nggak boleh? Nah itu saja," tambahnya.
Menurutnya, semakin banyak reklamasi di dalam negeri yang membutuhkan pasir hasil sedimentasi, ada pulau yang akhirnya hilang karena pasirnya dikeruk untuk kebutuhan reklamasi. Untuk itu, aturan diterbitkan agar pengerukan pasir tidak berdampak buruk pada lingkungan.
"Dari mana bahan untuk reklamasi? dari mana? Pulau dihajar. Kita tangkap di Rupat, kita stop di Rupat, karena pulau yang disedot. Nggak bisa seperti ini. Ini adalah merusak lingkungan. Itu dulu mungkin yang terjadi, mohon maaf," tegasnya.
Trenggono pun meminta Komisi IV DPR RI juga keliling di Indonesia mengecek bagaimana penggunaan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi selama ini.
"Bapak-Ibu harus keliling. Ini kan partner kerja, mestinya kalau kita diserang dari luar, bantuin-lah. Caranya harus datangin itu, yang reklamasi-reklamasi itu yang dekat sama kita juga dilihat bisa kok. Dari mana ini barang, jangan-jangan satu atau dua pulau hilang. Itulah filosofinya kemudian diterbitkan, kami usulkan," jelasnya.
Sebelumnya sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan transparansi awal penyusunan PP tersebut, bagaimana pemerintah menjamin bahwa aturan tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan nelayan serta masyarakat pesisir.
Hal ini pertama disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan dari Fraksi Gerindra. Ia mengatakan bahwa para nelayan dan masyarakat pesisir saat ini tengah resah akan aturan tersebut karena khawatir akan melegalkan tambang pasir laut di semua tempat di Indonesia.
Menurutnya, dalam jangka panjang aturan tersebut akan berdampak serius pada ekologi wilayah di pesisir dan di laut. Jika merusak ekologi laut dampaknya juga akan menurunkan hasil penangkapan oleh nelayan.
"Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak serius pada krisis ekologis wilayah pesisir dan laut. Juga kerusakan ekosistem biota laut yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kami ingin mendapatkan kejelasan dengan terbitnya PP nomor 26/2023 tersebut, serta meminta agar PP ini dapat ditinjau kembali dengan meminta masukan dari pihak pemangku kepentingan," katanya dalam rapat dengan KKP di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
Selain itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet juga mempertanyakan bagaimana awal pemerintah dalam menyusun PP No 26/2023 ini. Ia meminta pemerintah transparan apa saja dasar pembentukan aturan serta bagaimana pemerintah meyakinkan bahwa aturan itu bukan menguntungkan sekelompok orang saja.
"Saya tidak melihat RPP yang melibatkan publik. Kami tahunya kan tahu-tahu muncul PP, kalau PP kan minimal ada angin-angin sayup mau ada PP ini. Sehingga ini kemudian membuat kami kecurigaan apalagi setelah kami membaca isinya, kami juga print out. Kami dalam itu. Kami juga tidak menolak niat baik pemerintah, tetapi jangan sampai tidak transparansi, ini ada penumpang gelap dalam PP ini," katanya.
Simak juga Video 'Menteri Kelautan Ungkap Alasan Ekspor Pasir Laut Dibuka Lagi':
