.webp)
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2024 dengan total sebesar Rp 48.353.424.381.000. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk badan layanan umum (BLU). Anggaran tersebut naik dibandingkan pagu indikatif 2023 sebesar Rp45 triliun.
"Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, anggaran Kemenkeu beserta dengan seluruh catatannya kita setujui," kata Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir dalam rapat dengan pendapat dengan Kemenkeu, Rabu (14/6/2023).
Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2024 senilai Rp 36,10 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program sebagai berikut:
- Program kebijakan fiskal Rp 40,23 miliar
- Program pengelolaan penerimaan negara Rp 2,48 triliun
- Program pengelolaan belanja negara sebesar Rp 28,74 miliar
- Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko (PKNR) Rp310,82 miliar
- Program dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.
Program dukungan manajemen itu akan diampu oleh 12 unit eselon I dan merencanakan 553 kegiatan (termasuk BLU) terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan. Antara lain penguatan budaya dan integritas, penyelesaian pembangunan core tax, pengembangan super apps Kemenkeu, upgrade CEISA 4.0, implementasi grand design organisasi, hingga pembangunan SINSW 2.0.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan terima kasihnya atas pembahasan pagu indikatif Kemenkeu 2024 yang dinilai cepat namun tetap detail.
"Berbagai catatan yang telah disampaikan kepada kami di Kemenkeu pada masing-masing unit terkait isu-isu yang sangat penting juga merupakan sebuah masukan dan sekaligus menjadi fokus prioritas kami," ucap Sri Mulyani.
Simak juga Video 'Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024':
