Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.
Adapun langkah transformasi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, hingga reformasi birokrasi. Pemerintah juga mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.
Menurut Airlangga, bonus demografi yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020-2030 juga harus dimanfaatkan. Bonus demografi diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Airlangga menjelaskan program transformasi ekonomi dijalankan untuk mencapai misi Indonesia Emas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini ditargetkan akan mencapai 5,3% dan terus meningkat di 2024 pada kisaran 5,1%-5,7%. Tahun 2023 dan 2024 juga disebut sebagai merupakan tahun krusial karena menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
Menurut Airlangga, keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap pada tahun 2030 sampai 2040. Untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi, lanjut Airlangga, pemerintah melakukan perbaikan aspek pemerintahan sektor publik dan korporasi.
Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) untuk membuat sejumlah Pedoman Governansi sektor publik dan korporasi. Kebijakan ini diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/APBD berjalan secara efektif, efisien, dan menghilangkan praktik-praktik KKN," tegas Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6/2023).
Ia mengatakan APIP tak lagi berperan sebagai watchdog, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah yang menjalankan sejumlah fungsi. Beberapa di antaranya adalah memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas (assurance activities), memberikan masukan (consulting activities), dan memberikan peringatan dini (anti-corruption activities).
Selain itu, APIP juga berperan penting mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi.
"Saya berharap kita dapat memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, demi kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah tengah fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045.
"Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung," kata Jokowi.
"Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif, karena mencari uangnya, baik itu melalui pajak, royalti, dividen, sekarang ini tidak mudah," imbuhnya.
Jokowi menekankan pentingnya peran pengawasan seperti yang menjadi tugas pokok BPKP sebagai pengawas internal pemerintah. Menurutnya, orientasi pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja. Hal ini diharap dapat menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga ataupun BUMN.
"Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak. Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesori, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa," tuturnya.
Sebagai informasi, Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BPKP, Ketua KPK, Direksi BUMN, perwakilan Pemerintah Daerah, serta APIP se-Indonesia.
Tonton juga Video: Airlangga Sebut RI Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN
(akd/ega)