Program Anti Korupsi Bank Dunia Menuai Kritik

Singapura - Upaya Bank Dunia memberantas korupsi dalam proyek-proyek yang didanainya malah menuai kritikan. Bank Dunia justru dinilai memberikan kriteria anti-korupsi yang ketat untuk proyek-proyeknya.Dengan ketatnya kriteria korupsi, Bank Dunia dinilai justru akan kehilangan arah tujuan bantuannya untuk mengurangi kemiskinan."Jika kita ingin merangkul kaum miskin, kita harus menemukan cara untuk memberikan dukungan bagi pembangunan di tengah lingkungan dunia yang menantang," kata Menteri Keuangan Afrika Selatan Trevor Manuel.Ia menyampaikan hal itu di hadapan Komite Pembangunan Bank Dunia di sela-sela rangkaian acara pertemuan IMF-Bank Dunia yang berlangsung di Singapura seperti dikutip dari AFP, Senin (18/9/2006)."Kerangka perbaikan baru dalam hal governance dan anti-korupsi seharusnya tidak bersentuhan dengan misi utama Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan," kritik Manuel.Sesi pertemuan Komite Bank Dunia kali ini didominasi dengan diskusi seputar kampanye anti-korupsi yang agresif dilakukan oleh Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz.Menanggapi kritikan atas upayanya, Wolfowitz menegaskan, komitmen Bank Dunia itu justru akan mendatangkan keuntungan bagi negara-negara karena akan meningkatkan governance dan hal-hal yang berhubungan dengan anti-korupsi."Tujuan dari program itu bukanlah menemukan alasan untuk memotong kembali pinjaman yang sudah diberikan kepada negara miskin yang tahun ini naik 9 persen menjadi US$ 9,5 miliar," cetus Wolfowitz.Sementara Menkeu India P Chidambaram mengatakan, pembangunan tidak dapat menunggu sampai masalah governance membaik dan dunia bersih dari korupsi. "Keduanya harus dilakukan secara bersamaan," cetusnya.Menteri Kerjasama Belanda Agnes van Ardene menambahkan, penilaian Bank Dunia atas komitmen menuju good governance suatu negara harus dibuat atas dasar yang bersih, transparan dan sesuai kriteria.Sedangkan Menkeu Prancis Thierry Breton mengaku tidak sepakat dengan langkah menarik bantuan setelah penemuan korupsi."Godaan untuk menarik, meski hanya sebagian (bantuan), bukanlah cara yang benar untuk menangani masalah korupsi," kritiknya.Baru-baru ini, Bank Dunia telah meminta Indonesia mengembalikan bantuan proyeknya setelah ditemukannya korupsi atas 2 proyek infrastruktur di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyatakan tidak akan mengembalikan dana tersebut, sebelum penyelidikan oleh KPK dan BPKP tuntas. (qom/sss)