.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia bisa saja berhenti berutang sehingga tidak menambah utang yang sudah ada sebesar Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Meski begitu, konsekuensi yang harus diterima adalah berbagai subsidi dihapus.
"Kalau mau kebijakan zero debt atau utangnya nol, tapi itu siap nggak konsekuensinya? Nggak ada subsidi, nggak ada transfer ke daerah, itu yang perlu dipertimbangkan," kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan dalam acara CNBC Indonesia Money Talks On Location 2023, Rabu (14/6/2023).
Deni mengatakan manfaat utang dirasakan masyarakat untuk bantuan sosial (bansos), kesehatan, infrastruktur, pendidikan, hingga subsidi energi. Jika mau utang tidak bertambah, maka risikonya subsidi dihapus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara saat ini, Indonesia yang memiliki bonus demografi perlu mempersiapkan generasi muda untuk tumbuh dengan optimal melalui dukungan kesehatan yang baik, hingga sarana pendidikan yang memadai.
"Sekarang Indonesia memiliki bonus demografi, sehingga kita harus mempersiapkan dan memastikan generasi muda bisa tumbuh dengan optimal dengan dukungan kesehatan yang baik, makanya alokasi pendidikan sangat tinggi," tutur Deni.
Di 2045 sendiri Indonesia ditargetkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Hal itu dinilai tidak akan terwujud tanpa sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan kemampuan mengembangkan ekonomi.
"Sekarang kita bisa tumbuh, makanya kita berutang secara betul-betul sebaik-baiknya," tutupnya.
Simak juga Video: Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024
