RUU Tenaga Nuklir Harus Dirilis

Jakarta - Gemas atas terus tertundanya pengadaan PLTN, Forum Peduli Energi dan Lingkungan mendesak pemerintah segera mengeluarkan RUU Tenaga Nuklir. Keluarnya RUU tersebut akan menjadi jaminan realisasi pembangunan PLTN. "Political will pemerintah belum mantap. Ini long term komitmen, maka perlu diamankan dengan UU agar proyeknya terjamin bila terjadi pergantian pemerintahan," kata Sutaryo Supardi, penasehat Forum Peduli Energi dan Lingkungan usai bertemu Wapres di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/9/2006). Pada pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut, juga diikuti pengurus Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Sutaryo memaparkan, studi mengenai pengadaan pembangkit listrik energi nuklir di Tanah Air telah sebenarnya telah berlangsung sejak 1979. Tapi tanpa alasan yang jelas, pemerintahan kala itu menolak hasilnya. Tidak patah semangat, ide pembangunan PLTN diajukan kembali lima tahun kemudian. Hasilnya tetap sama. Pemerintah menolaknya, dan memilih terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga BBM. "Mungkin karena dulu pasokan minyak masih banyak. Apalagi harganya pun sempat turun menjadi USD 12 per barel," urainya. Baru pada 1996, mulai ada niat pemerintah membangun PLTN. Lokasi yang dipilih adalah Tanjung Muria, Jepara. Belum sempat rencana itu direalisasikan, krisis moneter datang. Kembali proyek itu tertunda sampai hari ini. Menyinggung percepatan pengadaan pembangkit listrik 10 ribu Mw bertenaga gas dan batu bara, Ketua Forum Peduli Nuklir dan Lingkungan Budi Sudarsono menyatakan, PLTN sebenarnya merupakan alternatif yang memberikan jalan keluar bagi penghematan uang negara. Sebab seiring dengan kian melonjaknya harga minyak dunia, otomatis harga gas dan batu bara ikut terdorong naik. Itu berarti biaya operasional pembangkit listrik baru itu nanti cukup tinggi. "Harga uranium juga, tapi tidak mempengaruhi biaya pembangkit," ujar Budi. Menurutnya atas usulan tersebut, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah bukannya tidak menyadarinya. Tahun lalu saat berkunjung ke salah satu fasilitas PLTN di Korea Selatan, Presiden SBY menyatakan bahwa nuklir merupakan jawaban bagi ancaman krisis energi di masa depan. Pembangunan PLTN Muria sendiri dijadwalkan akan dimulai pada 2010, dan selesai pada 2016. Tapi sebelum itu, harus dipersiapkan secara baik masalah kualitas mental SDM dan tindak pengamanan sebagai antisipasi kemungkinan terjadi teror atau gempa bumi. "Indonesia setuju membangun PLTN, bila sanggup menjual listriknya dalam harga USD 4 sen per KwH," kata Budi mengutip pernyataan Wapres. (qom/qom)