.webp)
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan permintaan 80 kursi pesawat kelas bisnis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertugas sebagai tim pengawas haji. Staf Khusus Menteri BUMN III Arya Sinulingga mengatakan permintaan kursi itu bukan gratis.
"Saya perlu jelaskan, DPR bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis dan mereka juga pakai. Jadi itu betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR gratis, sama saja kayak yang lain," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Jadi, pesanan itu akan dibayarkan oleh DPR itu sendiri. Menurut Arya, dengan adanya pemesanan dari DPR sebanyak itu juga akan menambah pemasukan untuk maskapai sendiri khususnya Garuda. Intinya bukan permintaan kursi gratis tetapi memang dibayarkan oleh DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN untung besar, dapat muatan, margin gede, mahal itu barang. Jadi kami bukan tertekan oleh DPR, kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan itu bagi kami Garuda," jelasnya.
Pihaknya berharap kementerian dan lembaga lain juga bisa memilih Garuda untuk melakukan penerbangan. Terutama jika untuk perjalan dinas, dan disarankan pesan dari jauh-jauh hari.
"Kalau bisa semua kami minta semua kementerian pesan jauh-jauh hari. Kalau ada perjalanan dinas maka pesanlah tahunan, jangan dianggap itu adalah permintaan khusus, justru kami bahagia karena berarti kami bisa booking duluan kami sudah tahu alokasi kami udah terpenuhi jauh-jauh hari," jelasnya.
"Jadi mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi karena bisnis kami juga makin bagus. Tolong pesan jauh-jauh hari," tutupnya.
Lihat juga Video: Menag Yaqut Cek Langsung Pelayanan Jemaah Haji di Mina
