Buruh mendesak menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk datang dalam sidang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 6 Juli 2023. Sidang itu akan dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam sidang itu pihaknya menantang pemerintah untuk berdebat mengenai UU Cipta Kerja. Tidak hanya menteri, ia juga menantang pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Partai buruh menantang debat Menko Perekonomian dan jajaran menteri lain serta pimpinan anggota DPR, jangan pengecut dan munafik, kami tantang datang 6 Juli 2023 kembali sidang MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/6/2023).
Hal ini diminta oleh buruh karena dalam persidangan sebelumnya yakni pada 21 Juni, tidak ada menteri dan anggota DPR yang hadir. Untuk itu ia mendesak kembali agar pemerintah dan DPR bisa hadir dalam persidangan berikutnya.
"Kenapa ada tantangan debat terbuka? Ini diajukan oleh partai buruh karena tidak ada satupun menteri di sidang 21 Juni di MK terhadap uji formil UU Ciptaker, menteri nggak ada yang datang," jelasnya.
Ia mengancam, Partai Buruh akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia jika tidak ada menteri dan anggota DPR yang hadir dalam persidangan UU Cipta Kerja itu.
"Bila mana tantangan 6 Juli atau sebelum 6 Juli, tidak diindahkan atau dihiraukan, maka 6 Juli partai buruh akan menggelar aksi besar-besaran serempak di seluruh Indonesia," pungkasnya.
(ada/ara)